FAKTOR PENYEBAB LEPASNYA TIMOR TIMUR DARI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA


FAKTOR PENYEBAB LEPASNYA TIMOR TIMUR DARI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA


PENGANTAR

Lepasnya Timor Timur dari Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan sebuah ironi bahkan tragedi terutama bagi mereka yang sudah bertarung nyawa dalam rangka pengintegrasian Timor ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagi mereka yang telah berjuang melawan Fretilin pada dekade 1970-an, lepasnya Timor Timur dianggap sebagai sebuah pengingkaran terhadap segala bentuk perjuangan mereka pada saat itu.

Lepasnya Timor Timur merupakan sebuah keputusan politik yang diambil oleh Presiden B.J.Habibie, yang merupakan presiden pertama pada masa Refomasi.

Habibie yang memerintah setelah Soeharto lengser keprabon mandeg pandito pada 21 Mei 1998 merasa terbebani oleh adanya aspirasi untuk melaksanakan demokrasi di Indonesia.

Selain itu, bagi pemerintah Habibie, masalah Timor Timur merupakan batu gankalan dalam politik diplomasi Indonesia di luar negeri. Pemerintah Indonesia dianggap telah melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia, terutama ketika terjadinya Peristiwa Santa Cruz di Dili pada 12 November 1991.

Peristiwa tersebut telah mencoreng wajah Indonesia di dunia internasional. Pemerintah Indonesia dianggap tidak mampu mengatasi persoalan Timor Timur dengan pendekatan selain pendekatan militer.

Referendum atau jajak pendapat yang ditawarkan oleh pemerintah Habibie dengan UNTAET sebagai pelaksananya menghasilkan keputusan yang tidak mengenakkan bagi pemerintah Indonesia. Lebih dari 70 % rakyat Timor Timur menolak tawaran pemerintah mengenai Otonomi Khusus.

Setelah itu, dengan melalui jasa Perserikatan Bangsa Bangsa Timor-Timur perlahan-lahan lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah disahkan oleh Sidang MPR.


LATAR BELAKANG LEPASNYA TIMOR TIMUR

Lepasnya Timor-Timur dari Negara Kesatuan Republik Indonesia disebabkan atau dilatarbelakangi oleh sebab yang bersifat multidimensi. Terdapat banyak faktor yang jalin menjalin yang memberikan ruang yang kondusif bagi terjadinya hal tersebut.

Berikut ini adalah kelemahan-kelemahan pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah yang menjadi faktor-faktor yang melatarbelakangi lepasnya Timor Timur :

❶ Pengutamaan pendekatan militer ketimbang pendekatan operasional :

Semenjak terintegrasikannya Timor Portugis, pemerintah Indonesia cenderung
 mengutamakan pendekatan militer dan keamanan dalam mengendalikan dinamika sosial politik di Timor Timur. 

Bahkan setelah Timor Timur lama terintegrasi ke dalam NKRI tetap saja pendekatan keamanan menjadi yang utama.

Dampaknya adalah munculnya kondisi saling mencurigai antara rakyat Timor-Timur dengan aparat pemerintah baik sipil maupun militer. Bahkan pernah terjadi kasus penembakan yang dilakukan ABRI terhadap warga sipil yang dikira adalah anggota Falintil, yaitu organisasi militer dari Fretilin.

❷Kurang memahami konsep kontra gerilya ;

Walaupun sudah ditekan sedemikian rupa selama puluhan tahun, kenyataannya Fretilin masih bisa bertahan. Hal itu disebabkan Fretilin mengembangkan perlawanan melalui cara gerilya. Cara ini dilakukan dnegan menyatu dan menyaru dengan rakyat. Konsep gerilya ini memungkinkan Fretilin dapat hidup di tengah-tengah rakyat dan bahkan mendapatkan bantuan dari rakyat.

Selama ini ABRI kurang mengembangkan hubungan yang harmonis dengan rakyat seperti memberikan bantuan kepada rakyat, menghormati adat mereka, dan lain sebagainya. 

Menurut Kiki Syahnakri ketika menjabat sebagai Komandan Korem mengatakan bahwa sebaliknya, tidak sedikit anggota ABRI yang memperlihatkan sikap angkuh, garang, dan tidak peduli dengan lingkungan. (Syahnakri, 2013)

 Banyak perilaku aparat seperti aparat pemerintah, TNI, dna Polri yang cenderung arogan. Mereka memperlihatkan sikap seolah-olah adalah penakluk atau kaum kolonial yang berhasil menduduki sebuah koloni baru.

❸ Tidak memanfaatkan otoritas adat :

Di masyarakat Timor, lembaga adat merupakan lembaga yang memiliki pengaruh yang sangat kuat. Pada masa penjajahannya Portugis mengintegrasikan lembaga adat ke dalam sistem birokrasi pemerintahannya.

Akan tetapi ketika Timor Timur bergabung ke dalam NKRI yang terjadi justru sebaliknya. Lembaga adat cenderung diabaikan dan dilemahkan pengaruhnya. Hal ini akibat dikeluarkannya Undang-Undang Pemerintahan Desa. 

Undang-undang tersebut meminggirkan peran lembaga adat dalam mengatur kehidupan sosial masyarakat.

Bahkan pernah terjadi, karena alasan kesetiaannya terhadap pemerintah Indonesia, kepala desa yang ditunjuk justru berasal dari kalangan pembantu atau budak daripada pemimpin adat atau raja setempat.

Tentu saja hal ini menimbulkan resistensi dan ketidakpuasan mereka terhadap pemerintah Indonesia.Dampaknya, instruksi pemerintah kepada camat dan kepala desa kerpa tidak mengalir dengan baik karena terhambat oleh resistensi para pemimpin adat, sedangkan masyarakat luas tentu lebih mendengarkan ketua-ketua adat mereka.

❹Kurang melakukan pendekatan terhadap Gereja :

Selain lembaga adat, pemerintah pusat juga dinilai abai dalam melakukan pendekatan terhadap Gereja. Gereja memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam masyarakat Timor mengingat 90 % penduduk Timor Timur menganut agama Karisten Katolik Roma.

Jangankan membangun komunikasi dengan Gereja, pemerintah bahkan cenderung kurang dapat membangun hubungan yang harmonis dengan Gereja. Hal ini berdampak kurangnya dukungan terhadap operasi yang dilakukan oleh ABRI baik operasi militer maupun operasi teritorial.

❺Kebijakan pemerintah yang terlalu sentralistik :

Kebijakan sentralistik tersebut mengakibatkan terpinggirkannya kearifan-kearifan lokal yang ada pada masyarakat Timor Timur, padahal kearifan lokal tersebut berperan penting dalam menunjang program-program pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah.

❻ Tidak menyertakan ilmuan sosial dalam perencanaan dan rekayasa sosial :

Pemerintah dianggap tidak melibatkan para sosiolog dan antropolog dalam menyusun dan merencanakan pembangunan di Timor Timur, padahal peran mereka sangat penting dalam menganalisa aspek-aspek sosiologis-antropologis yang dapat dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan.
Mereka juga dapat dimanfaatkan untuk memetakan kondisi serta tatanan sosial masyarakat setempat.

❼Kurangnya keterpaduan dan sinergi antar aparat :

Misalnya dalam sebuah operasi militer dalam menghadapi gerilya yang dilakukan oleh Fretilin/Falintil sangat diperlukan adanya keterpaduan antara operasi polisional dan operasi pemerintahan sipil. Diperlukan dukungan timbal balik antara operasi  justisi, operasi pembangunan nasional dan operasi militer. Operasi miiter tidak akan berhasil jika masyarakat masih terpuruk perekonomiannya.

❽ Adanya strategi pembangunan yang tidak tepat :

Tidak dapat dipungkiri bahwa memang semenjak berintegrasi pembangunan di Timor Timur berjalan masif di segala bidang. Pemerintah membangun pelbagai infrastruktur mulai dari rumah sakit, sekolah, universitas, bandar udara, pelabuhan, dan lain sebagainya.

Akan tetapi, dalam pelaksanaannya pembangunan tersebut lebih banyak dinikmati oleh kalangan tertentu saja. Misalnya proyek pembangunan pabrik semen yang hendak didirikan di Timor Timur cenderung merugikan warga. 

Pembangunan pabrik tersebut dapat berakibat kurangnya pasokan air tanah bagi masyarakat sekitar, sedangkan imbal balik yang didapatkan oleh masyarakat dinilai tidak sebanding dengan kerusakan lingkungan yang diakibatkannya.

❾ Adanya praktek-praktek korupsi :

Praktek-praktek korupsi yang terjadi pada masa Orde Baru tidak hanya terjadi di pemerintahan pusat, namun juga marak terjadi di daerah-daerah tidak terkecuali Timor Timur.Misalnya pembangunan sebuah jembatan di Maliana sampai diajukan anggarannya oleh tiga lembaga pemerintah, yakni Depatermen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Depatermen Pekerjaan Umum, dan Pemerintah Daerah Timor Timur.

Pembangunan model semacam itu lebih cenderung terkesan diproyekkan padahal seharusnya yang menjadi sasaran utama pembangunan sebuah proyek adalah kepentingan dan kebutuhan ril masyarakat.









REFERENSI :

Hendro Subroto, Sintong Panjaitan Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando, Jakarta ; Kompas, 2009

Kiki Syahnakri, Timor Timur The Untold Story, Jakarta : Kompas, 2013







Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

  MASYARAKAT BUGIS-MAKASAR Kebudayaan Bugis Makasar adalah kebudayaan dari suku bangsa -suku bangsa Bugis dan Makasar yang mendiami bagian terbesar dari Pulau Sulawesi. Masyarakat Bugis Makasar merupakan dua kelompok etnik yang cenderung menyatu menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan.   Masyarakat Bugis Makasar merupakan kelompok masyarakat kesukuan yang berasal di Kawasan Sulawesi Selatan Bersama dua kelompok etnik lainnya yaitu suku Mandar dan suku Toraja.   Jika dilihat dari segi Bahasa, orang Bugis mengucapkan Bahasa Ugi sedangkan orang Makasar menggunakan Bahasa Mangansara. Kedua bahas atersebut pernah diteliti secara mendalam oleh seorang ahli Bahasa Belanda B.F.Matthes.Huruf yang dipakai oleh orang Bugis Makasar kuno adalah aksara Lontara, sebuah sistem huruf yang berasal dari Bahasa sanskerta.   Masyarakat Bugis Makasar dikenal sebagai masyarakat yang banyak bergerak di bidang perdagangan. Mereka melakukan perdagangan dengan menggunakan ...
Baca selengkapnya
  KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT BADUY   FUNGSI KEARIFAN LOKAL Kearifan lokal tertanam kuat dalam kesadaran kolektif masyarakat. kearifan lokal telah teruji kemampuannya dalam memandu kehidupan masyarakat. kearifan lokal memiliki kemampuan mengakomodasi unsur-unsur budaya luar. kearifan lokal mempunyai kemampuan mengintegrasikan unsur budaya luar ke dalam kebudayaan asli   Kearifan lokal tidak dapat dilepaskan dari aktivitas sehari-hari masyarakat. Kearifan lokal terbentuk dari pengetahuan yang diperoleh dalam upaya menghadapi tantangan alam. Kearifan lokal bersumber dari pengetahuan yang berkembang di dalam masyarakat itu sendiri.   Kearifan lokal dimiliki secara kolektif oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Kearifan lokal terbentuk dari pengetahuan yang diperoleh dalam upaya menghadapi tantangan alam.   Kearifan lokal merupakan tradisi lokal yang merupakan jawaban atas situasi geografis, geopolitis, historis maupun situasional tertentu. Kearif...
Baca selengkapnya
  PERSPEKTIF PERILAKU PENYIMPANGAN TERHADAP MASALAH SOSIAL Perilaku menyimpang dianggap sebagai salah satu bentuk masalah sosial. Hal itu disebabkan karena perilaku menyimpang dapat membahayakan kehidupan bersama dan membahayakan tegaknya sistem sosial. Para sosiolog menggunakan istilah penyimpangan (deviance) untuk merujuk pada tiap pelanggaran norma , mulai dari pelanggaran kecil seperti melanggar rambu-rambu lalu lintas atau pengendara kendaraan roda dua yang tidak menggunakan helm sampai pelanggaran serius seperti pembunuhan . Bahkan lelucon tertentu atau perilaku tertentu yang tidak sesuai dengan kebiasaan kelompok masyarakat juga dapat dianggap sebagai penyimpangan sosial. Howard Becker mencoba memperjelas dimensi penyimpangan sosial melalui pernyataannya, “ Bukan tindakan itu sendiri, melainkan suatu reaksi terhadap tindakan tertentu yang menjadikan suatu tindakan dapat dinilai sebagai suatu penyimpangan. Berbeda dengan khalayak umum, para sosiolog menggunakan istila...
Baca selengkapnya