MASALAH TIMOR TIMUR DAN INTEGRASI BANGSA

MASALAH TIMOR TIMUR DAN INTEGRASI BANGSA

PENGANTAR

Masalah Timor-Timur selalu  menjadi duri dalam daging bagi pemerintahan Orde Baru. Permaslahannya adalah terletak dari proses bergabungnya Timor Timur yang sebelum itu dikenal dengan nama Timor Portugal ke dalam wilayah Republik Indonesia.

Menurut sejumlah negara proses tersebut tidak sesuai dengan prosedur hukum internasional. Bahkan sejumlah pihak menuding pemerintah Indonesia melakukan pelanggaran hukum internasional dengan mengirim operasi militer untuk menduduki Timor Portugal tersebut.

Anehnya, Amerika Serikat yang pada mulanya mendukung integrasi Timor Portugal ke dalam wilayah Indonesia, akhirnya berubah sikap. Amerika Serikat kemudian justru turut mendorong penyelesaian masalah Timor Timur.

Sikap Amerika tersebut juga dilakukan oleh Australia. Perubahan sikap kedua negara Barat tersebut terkait masalah Timor Timur disebabkan atau dilatarbelakangi oleh sejumlah faktor :

❶ Setelah berakhirnya Perang Dingin yang ditandai oleh runtuhnya Uni Soviet dan Tirai Besi, Komunisme dianggap Amerika tidak lagi menjadi ancaman global.

Sebaliknya, di era 1970-an, Komunisme masih dianggap sebagai ancaman bagi kepentingan Amerika dan negara-negara Barat. Hal itulah yang mendorong Amerika “merestui”  tindakan militer Indonesia atas Timor Portugal pada tahun 1975.

❷Terjadinya perubahan politik di Amerika Serikat

❸ Australia memiliki kepentingan ingin menguasai Celah Timor (Timor Gap) yang disinyalir memiliki cadangan minyak yang melimpah

Sikap yang sama juga dilakukan oleh Belanda. Walaupun tidak memiliki kepentingan secara langsung dalam masalah Timor Timur, Jan Pronk sebagai Ketua IGGI (Inter Govermental Group On Indonesia) pernah mengancam akan menunda pemberian hutang kepada Indonesia selama masih ada persoalan Hak Asasi Manusia di Timor Timur.

Pernyataan tersebut menjadikan Presiden Soeharto meradang. Indonesia kemudian memberikan peringatan keras terhadap pernyataan itu, sehingga akhirnya IGGI dibubarkan dan digantikan dengan CGI (Consultatif Group On Indonesia)

Pemerintah Indonesia sendiri memiliki sejumlah alasan dan argumentasi tentang mengapa Timor Portugal harus bergabung dengan Indonesia, diantaranya adalah :

♦ Merdekanya Timor Portugal dianggap tidak realistis. Timor Portugal tidak memiliki dukungan ekonomi

♦ Portugal sebagai penjajah Timor dianggap tidak bertanggungjawab dengan tidak mengurus koloninya dengan baik

♦ kondisi Timor Portugal pada saat itu sedang mengalami anarki dan chaos serta berpotensi mengancam keamanan Indonesia khususnya wilayah Timor Barat

♦ Timor Portugal cenderung hendak dikuasai oleh golongan kiri

♦ Timor Timur dianggap memiliki banyak kesamaan dengan saudara mereka di Timor Barat, diantaranya adalah kesamaan suku bangsa, agama, keturunan, dan juga kebudayaan

♦ Secara historis Timor imur pernah dipersatukan secara administratif dengan daerah Indonesia lainnya pada masa Pendudukan Jepang

KONDISI DI TIMOR TIMUR

Kondisi Timor-Timur sendiri selalu mengalami pergolakan walaupun sudah terintegrasi ke dalam wilayah Indonesia sejak tahun 1976. Hal itu disebabkan karena masih adanya kelompok perlawanan seperti Fretilin yang menganut ideologi kiri. Walaupun terus didesak oleh ABRI, nyatanya Fretilin tetap terus hidup dan melakukan perjuangan bersenjata melalui perang gerilya.

Pada tahun 1990 Presiden Soeharto mengeluarkan kebijakan baru terhadap Timor Timur. Setelah dianggap sudah kondusif, Presiden Soeharto merasa bahwa Timor Timur harus terintegrasi secara sempurna secara sosio-kultural sebagaimana daerah lain di Indonesia.

Pada tahun 1990 Presiden Soeharto memutuskan bahwa Timor Timur dinyatakan sebagai daerah terbuka. Dampak dari kebijakan tersebut adalah membanjirnya arus migrasi penduduk dari Makasar dan Bugis ke Timor Timur.

Menurut Sintong Panjaitan yang ketika itu menjabat sebagai Panglima Kodam di Timor Timur, kebijakan tersebut dirasa kurang tepat. Menurut Sintong, kebijakan tersebut dapat menimbulkan bibit-bibit ketegangan dan permusuhan antaretnis, khususnya antara pendatang dari Bugis-Makasar dan penduduk asli Timor.

Apalagi menurut Sintong, penduduk Timor menganggap para pendatang tersebut sebagai kelompok penghisap baru dan menghambat kehidupan ekonomi mereka. Semenjak dibuka, para pendatang banyak menguasai sektor perekonomian di Timor-Timur bahkan sampai tingkat kecamatan.(Subroto, 2009)

Perluasan pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah pusat di Timor Timur juga menambah persoalan baru. Meluasnya pendidikan yang tidak disertai dengan pembukaan lapangan pekerjaan mengakibatkan timbulnya pengangguran.

Mereka yang sudah lulus sekolah tidak mau bertani lagi. Para pengangguran tersebut akhirnya membanjiri kota untuk berebut lapangan kerja dengan para pendatang, akan tetapi sebagian besar kesempatan kerja jatuh ke tangan pendatang.

Perluasan pendidikan juga menimbulkan persoalan lain. Para lulusan pendidikan tinggi dari Timor yang menuntut ilmu baik di Universitas di Timor Timur maupun di Pulau Jawa kemudian tumbuh sebagai kalangan iltelektual. 

Mereka cenderung bersifat kritis terutama terhadap persoalan-persoalan di Timor Timur. Kelompok kritis inilah yang kemudian menjadi kelompok intelektual yang diantaranya memiliki aspirasi pemisahan Timor Timur dari Indonesia

Kedatangan pendatang juga ditengarai menimbulkan persoalan-persoalan sosial baru. Salah satunya adalah dengan keberadaan beberapa hotel dan daerah lokalisasi yang dianggap sebagai sumber demoralisasi bagi penduduk asli Timor Timur. Hal itu sering memicu terjadinya tindakan di luar hukum yang dilakukan oleh penduduk asli Timor terhadap para pendatang dan dapat mendorong terjadinya konflik SARA.

Terbukanya Timor-Timor memiliki dampak lain di bidang politik. Diantaranya adalah terbukanya Timor-Timur dimanfaatkan oleh sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat baik dalam negeri maupun luar negeri untuk masuk secara bebas ke Timor-Timur. Demikian pula dengan sejumlah wartawan asing.

Keberadaan mereka disinyalir tidak saja melakukan pemberdayaan dan meliput kegiatan masyarakat Timor tetapi juga melakukan tindakan-tindakan politik tertentu misalnya memberikan dukungan terhadap kelompok Fretilin yang sikap politiknya tetap tidak berubah, yaitu menginginkan kemerdekaan bagi Timor Timur.

REFERENSI

Hendro Subroto, Sintong Panjaitan Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando, Jakarta ; Kompas, 2009

Julius Pour, Benny, Tragedi Seorang Loyalis, Jakarta : Kata Hasta, 2007