DARUL ISLAM ACEH

 

DARUL ISLAM ACEH

ACEH SEBAGAI DAERAH MODAL

Aceh dikenal sebagai daerah yang seringkali mengalami pergolakan politik. Pada era kolonial rakyat Aceh bahu membahu dengan para ulama dan bangsawan Aceh untuk mengusir Belanda yang hendak menguasai wilayah Aceh.

Perlawanan gigih dan fanatik yang dilakukan oleh rakyat Aceh mengakibatkan Belanda mengalami kesulitan untuk menaklukkan Aceh. Aceh baru dapat dikuasai oleh Belanda setelah Belanda harus terlibat dalam pertempuran berdarah selama tiga puluh tahun lamanya.

Perlawanan gigih yang dilakukan oleh rakyat Aceh menjadikan Belanda mengalami traumatik. Itulah sebabnya ketika Belanda datang kembali ke Indonesia menyusul kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua, Belanda tidak berani menginjakkan kakinya di Aceh.

Aceh juga menjadi salahs atu daerah yang pertama kali mengakui Republik Indonesia. Atas bujukan Presiden Sukarno, Tengku Daud Beureueh, seorang ulama kharismatik Aceh menyatakan Aceh sebagai bagian dari Republik Indonesia.

Dukungan kemudian mengalir deras dari rakyat Aceh. Rakyat Aceh secara antusias memberikan hartanya demi membantu tegaknya kekuasaan pemerintah Republik Indonesia.

Tidak tanggung-tanggung, rakyat Aceh bahkan menghadiahi pemerintah Republik Indonesia dengan sebuah pesawat terbang yang dinamakan Seulawah. Hal itu semua merupakan bukti loyalitas dan dukungan rakyat Aceh terhadap Republik Indonesia yang saat itu masih sangat muda.

Itulah sebabnya mengapa Presiden Sukarno menyatakan bahwa Aceh merupakan “Daerah Modal Republik”. Aceh saat itu dikenal sebagai benteng republic yang kokoh. Segala upaya menentang eksistensi Republik segera mendapatkan perlawanan, termasuk upaya sekelompok elit Aceh yang dipimpin oleh Teuku Cumbok yang menginginkan kembalinya kekuasaan Belanda di Aceh.

Dukungan Teuku Cumbok terhadap Belanda sontak menimbulkan perlawanan dari kalangan ulama Aceh yang dipimpin oleh Tengku Daud Beureueh. Terjadilah Perang Cumbok yang berakhir dengan kemenangan golongan republiken. Setelah itu Aceh secara total terintegrasi ke dalam willayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BERDIRINYA DARUL ISLAM ACEH

Dukungan Tengku Daud Beureueh terhadap Republik Indoensia bukan tanpa syarat. Tengku Daud Beureueh mensyaratkan agar Aceh dijadikan sebagai provinsi tersendiri dengan status sebagai daerah istimewa. Artinya Aceh harus tetap menjadi sebuah kesatuan etnik dan diperbolehkan menjaga identitas etnik dan agamanya sendiri dengan adanya otonomi yang luas.

Hal ini awalnya disanggupi oleh Presiden Sukarno. Namun kondisi tersebut mengalami perubahan. Seiring dengan makin mantapnya kekuatan Republik, pada masa pemerintahan Ali Sastroamidjoyo, janji yang diberikan kepada rakyat Aceh diingkari.

Ketika itu pemerintah pusat berencana untuk melakukan penyederhanaan pembagian provinsi sekaligus hendak menghilangkan batas-batas etnik yang ada. Oleh karena itulah maka pemerintah pusat memutuskan untuk melebur Aceh ke dalam Provinsi Sumatera Utara. Dengan demikian maka berakhir pulalah nasib Provinsi Aceh dan status daerah istimewanya.

Peristiwa Darul Islam di Aceh terjadi pada dekade 1950-an yang dipimpin oleh Tengku Daud Beureueh. Berdirinya Darul Islam di Aceh diilhami oleh proklamasi Darul Islam oleh Kartosuwiryo di Jawa Barat.

Darul Islam di Aceh terjadi pertama kali pada masa Kabinet Ali I pada tahun 1953 yang berlangsung di hampir seluruh wilayah Aceh seperti di sejumlah wilayah berikut :

 Takengon

 Lhokseumawe

 Banda Aceh

  Sigli

 Meulaboh

  Aceh Besar

 Pidie

 Banda Aceh

 Langsa

 Aceh Timur

Daud Beureueh sendiri merupakan salah satu tokoh yang disegani di kalangan masyarakat Aceh. Beliau pada masa perang adalah seorang pemimpin Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA). PUSA adalah sebuah gerakan pendukung republik yang menentang kembali kekdatangan Belanda di Aceh.

 

Pasca berakhirnya Perang Dunia Kedua dan kekalahan Jepang posisi PUSA mengalami penguatan setelah terjadinya Revolusi Sosial di Aceh yang dikenal dengan nama Perang Cumbok. Perang Cumbok adalah peperangan yang terjadi antara kelompok PUSA melawan sejumlah Uleebalang yang dipimpin oleh Teuku Cumbok.

 

Golongan uleebalang yang dipimpin oleh Teuku Cumbok tersebut memiliki aspirasi ingin mendukung kembali kekuasaan Belanda di Aceh. Hal ini kemudian ditentang oleh golongan ulama yang bergabung ke dalam PUSA. Dalam perang ini PUSA memperoleh kemenangan. Semnjak itu pengaruh PUSA makin menguat di Aceh dan sebaliknya pengaruh golongan Uleebalang semakin terdesak.

 

Terjadinya Darul Islam di Aceh disebabkan karena adanya tuntutan dari Daud Beureuh kepada pemerintah pusat agar Aceh dijadikan sebagai sebuah provinsi yang otonom dengan status sebagai Daerah Istimewa.

Daud Beureueh juga menuntut pemberlakuan hukum Islam dan otonomi daerah yang luas di bidnag politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Daud Beureueh juga menentang rencana pemerintah pusat untuk menghapus Provinsi Aceh.

Rencana ini dicetuskan oleh pemerintah pusat setelah kembalinya Indonesia ke dalam Negara Kesatuan. Pemerintah ketika itu bermaksud untuk menghapus sekat-sekat primordial dan kesukuan dengan mengintegrasikan seluruh wilayah Indonesia ke dalam wilayah administratif yang tidak lagi di dasarkan atas batas-batas etnik.

Konsekuensinya adalah Aceh rencananya akan digabung ke dalam Provinsi Sumatera Utara.

Hal ini tentu saja menimbulkan keresahan di kalangan rakyat Aceh. Masyarakat Aceh mengkhawatirkan hilangnya identitas sosial Aceh jika rencana tersebut dilaksanakan. Apalagi pada saat itu masih terdapat persoalan etnik yang terjadi antara orang-orang Aceh dan orang-orang Batak terutama di kalangan Batak Karo dan Toba.

Sepanjang masa pergolakannya Darul Islam Aceh melakukan sejumlah aksi militer menyerang kepentingan pemerintah pusat seperti :

 

-menyerang pos polisi

-menyerang asrama polisi militer

-menyerang markas brigade Mobil

-menghentikan seluruh lalu lintas

-menyerang patroli tentara

-pembakaran perkebunan damar di Aceh Tengah

-menyerang ladang-ladang minyak di Aceh Timur

-menyerang pelabuhan kuala Langsa

 

LATAR BELAKANG DI ACEH

 

Adapun yang menjadi latar belakang terjadinya Darul islam Aceh adalah sebagai berikut ;

 

1.Latar belakang Politik :

 

-Proklamasi DI Jawa Barat oleh Kartosuwiryo

-Pidato Presiden Sukarno di Amuntai pada tahun 1952

-Polemik Islam dan Pancasila

-Persiapan pelaksanaan pemilihan umum

-Kongres Alim Ulama di Medan tahun 1953

-Adanya persoalan mengenai posisi Islam dalam negara

-Berkembangnya tuduhan bahwa pemerintah bersifat anti Islam

-Terbentuknya Kabinet Ali Wongso / Ali I yang berasal dari PNI

-Persaingan antara Masyumi dan PNI

-Konflik antara Masyumi dan PKI

-Jatuhnya Kabinet Wilopo yang didukung oleh Masyumi

-Kekhawatiran akan berkembangnya Komunisme / PKI

-Meningkatnya campur tangan pemerintah pusat dalam persoalan-persoalan di Aceh

-Meluasnya pengaruh pemerintah pusat di Aceh

-Dikeluarkannya Perpu No. 5 yang menghapus atau membatalkan status provinsi Aceh

-Digantinya orang-orang Aceh dalam birokrasi pemerintahan

-Kegagalan misi perdamaian Hatta di Aceh

-Dilakukannya Razia Agustus oleh P.M.Sukiman

-Beredarnya rumor mengenai akan dilakukannya penangkapan terhadap sejumlah tokoh dari Aceh

 

2. Latar belakang sosial budaya :

 

-Keinginan pemerintah pusat untuk menghapuskan sekat-sekat etnik/primordial/provinsialisme/perasaan kedaerahan

-Meningkatnya provinsialisme/perasaan kedaerahan

-Ketertinggalan pendidikan, ekonomi, pembangunan infrastruktur di Aceh

-Adanya keistimewaan Aceh di bidang hukum, pendidikan, ekonomi, dan agama

-Adanya perbedaan-perbedaan kultural antara Aceh dan Sumatera Utara

-Adanya rumor mengenai dominasi orang-orang Batak dan Jawa di Aceh

 

3. Latar belakang militer :

 

-Dilaksanakannya program Rasionalisasi, reorganisasi, demobilisasi tentara/Angkatan Perang

-Penempatan tentara non Aceh di Aceh

-Pengiriman pasukan Aceh di luar Aceh

-Dikirimnya tentara eks KNIL ke Aceh

-Banyaknya orang Batak yang menjadi pimpinan tentara

 

Adapun peristiwa yang menjadi penanda dimulainya Gerakan Darul Islam Aceh adalah ketika terjadi serangan Darul Islam ke pos polisi di Peureulak 19 September 1953.

 

 

PEREDAAN

 

Pada dasawarsa kedua tahun 1950-an nampaknya terdapat tanda-tanda bahwa gerakan Darul Islam di Aceh akan berakhir.  Hal itu ditandai dengan terbentuknya Kabinet Burhanuddin Harahap yang tidak mengakomodasi PNI di dalam pemerintahannya.

 

P.M. Burhanuddin Harahap ingin mengakhiri pemberontakan secara damai dengan melakukan pengiriman misi perdamaian yang diwakili Hasballah Daud, putera Daud Beureueh. Arah perdamaian makin Nampak dengan disusunnya Rancangan Undang Undang tentang otonomi Aceh pada tahun 1956 / status provinsi Aceh pada masa Kabinet Ali II tahun 1957.

 

Setelah itu pemerintah pusat berupaya menunjukkan itikad baiknya dengan menunjuk A.Hayimi yang notabene adalah  pemimpin PUSA sebagai Gubernur pertama Aceh. Selain itu juga diangkat Syammaun Gaharu sebagai panglima tentara di Aceh.

 

Perdamaian semakin dekat dengan diadakannya Ikrar Lamteh pada April 1957 tentang kesepakatan antara pemerintah dan sejumlah pimpinan Darul Islam untuk meredakan ketegangan. Setelah itu Husein Saleh, selaku Panglima Divisi Tengku Chik Di Tiro dan Kepala Staf Teritorial Tentara Islam kepada pemerintah menyerahkan diri kepada pemerintah pusat.

 

Ketika Djuanda dilantik sebagai perdana menteri, beliau kemudian mengeluarkan ketetapan mengenai status Provinsi Aceh yang berlaku sejak 26 Mei 1959. Selanjutnya diadakanlah Mustawarah Kerukunan Rakyat Aceh di Blangpadang pada Desember 1962 yang menghasilkan Ikrar Blangpadang.

 

Daud Beureureh sendiri melihat perkembangan yang ada sudah tidak lagi berminat untuk melanjutkan perlawanannya. Apalagi pada saat yang sama Kartosuwiryo selaku pelopor Darul Islam telah berhasil ditangkap hidup-hidup oleh tentara republic. Akhirnya Tengku Daud Beureueh menghentikan perlawanannya pada Mei 1962

 

AKHIR PERLAWANAN DAN DAMPAK DARI PERGOLAKAN DARUL ISLAM ACEH

 

Perlawanan Daud Beureueh berakhir setelah melalui proses musyawarah / Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh yang diadakannya antara pemerintah pusat dan pemimpin Darul Islam Aceh. Musyawarah ini memuat komitmen pemerintah pusat untuk memenuhi tuntutan mengenai pembentukan Provinsi Aceh / Daerah Istimewa dan otonomi yang luas bagi Aceh.

 

Walaupun pergolakan Darul Islam di Aceh telah berakhir, namun dampak yang dirasakannya masih terasa hingga sekarang. Pergolakan di Aceh dengan adanya Darul Islam telah mengakibatkan terganggunya lalu lintas, pembangunan, sektor perekonomian, pertanian, dan perkebunan.

 

Selain itu juga terhambatnya produksi pangan, kegiatan perekonomian, perdagangan, serta hancurnya infrastruktur jalan dan jembatan.

 

Demikian pula dengan terbengkalainya perkebunan-perkebunan yang selama ini dikelola baik oleh pemerintah maupun pihak swasta. Kekacauan selama pergolakan Darul Islam juga mengakibatkan para pekerja asing mengungsi ke luar Aceh untuk menyelamatkan diri.

 

Kesemuanya itu telah mengakibatkan terlambatnya pembangunan ekonomi dan politik di Aceh. Apalagi berakhirnya Darul Islam di Aceh ternyata tidak benar-benar mengakhiri pergolakan yang ada. Beberapa tahun kemudian tepatnya pada tahun 1973 muncul pergolakan baru di Aceh dengan berdirinya Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

 

Gerakan ini dipimpin oleh veteran Darul Islam yang bernama Hasan Tiro. Walaupun bercorak sekuler, namun cita-cita yang diusung oleh gerakan ini masih relatif sama dengan Daud Beureureh sebagai pendahulunya.

 

Gerakan Aceh Merdeka masih memimpikan lepasnya Aceh dari Republik Indonesia dan menjadi sebuah negara terpisah dengan sistem pemerintahannya sendiri. Gerakan Aceh Merdeka sendiri berakhir pada tahun 2004 melalui Perjanjian Helsinski yang menyepakati mengenai pemberian otonomi yang lebih laus bagi Aceh dan rakyatnya.

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERENSI :

C.Van Dijk, Darul Islam Sebuah Pemberontakan, Jakarta : Grafiti, 1993