Postingan

Menampilkan postingan dari November, 2020

PERMESTA

  PERMESTA PENGANTAR Permesta merupakan pergolakan politik yang berlangsung di daerah Sulawesi Utara. Menurut Sumual, tokoh utama dalam Permesta, Permesta bukanlah   merupakan gerakan yang menuntut pemisahan diri dari negara. Permesta menurutnya juga bukan merupakan gerakan yang ingin membentuk struktur sosial yang baru. Permesta merupakan gerakan yang menuntut perubahan kebijakan nasional. Awalnya gerakan ini hanya berupaya menggertak pemerintah pusat agar lebih mendengarkan aspirasi daerah. Permesta berupaya meluruskan jalannya pemerintahan dan politik saat itu yang dianggap sudah melenceng dari cita-cita Proklamasi Kemerdekaan. Pemerintahan dianggap sudah tidak lagi mencerminkan kepentingan rakyat. Praktek-praktek korupsi dan orientasi pembangunan yang hanya berkutat di Pulau Jawa saja dituding sebagai bentuk penyimpangan tersebut. Salah satu faktor utama lain yang melatarbelakangi berdirinya Permesta adalah adanya kekhawatiran akan berkembangnya komunisme. Sebagaimana tok

PEMERINTAHAN REVOLUSIONER REPUBLIK INDONESIA

  PEMERINTAHAN REVOLUSIONER REPUBLIK INDONESIA PENGANTAR Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di mata pemerintah pusat yang berkuasa saat itu adalah sebuah pemberontakan. PRRI dianggap hendak mendirikan sebuah negara baru dengan mengeluarkan mata uang dan materai tersendiri. Perbuatan tersebut dianggap sebagai sebuah pembangkangan terhadap pemerintah pusat. Apalagi PRRI mengupayakan adanya dukungan internasional dari negara-negara Blok Barat untuk kepentingan politiknya. Akan tetapi bagi para pelakunya, PRRI merupakan upaya untuk meluruskan penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Pemerintah dianggap telah lalai dalam mewujudkan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Pemerintah pusat juga dianggap abai dalam memperhatikan kepentingan daerah. Tokoh-tokoh PRRI menilai pemerintah hanya menitikberatkan pembangunan di Pulau Jawa saja dan mengabaikan pembangunan di daerah. Oleh karena itulah tokoh-tokoh PRRI menuntut adanya desentralisasi dan oto