sosial, sejarah, dan dunia Islam

PROGRAM TRANSMIGRASI PADA MASA ORDE BARU PENGANTAR Pasca Orde Baru berhasil mengambilalih kekuasaan dari Orde Lama, kondisi politik dalam negeri lambat laun mulai bersifat stabil. Relatif tidak banyak terjadi gonjang-ganjing politik seperti pada masa sebelumnya. Soeharto juga berhasil melakukan konsolidasi kekuasaannya dengan dukungan dari kalangan militer khususnya Angkatan Darat. Melalui Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban-sebuah lembaga ekstrakonstitusional yang dibentuk pasca Suoersemar-Soeharto menekan kelompok oposisi sehingga mereka tidak cukup efektif dalam mengancam kekuasaan Orde Baru. Kondisi politik luar negeri khususnya di kawasan regional Asia Tenggara juga relatif damai. Tindakan Soeharto yang menginisiasi perdamaian dnegan Malaysia melalui Jakarta Accord yang ditandatangani antara Indonesia dan Malaysia (dan kemudian Singapura) pada tahun 1966, maka berakhirlah kampanye ganyang Malaysia yang tidak efektif itu. Penandatanganan piagam perdamaian anta

POLITIK PENGENDALIAN KEPENDUDUKAN PADA MASA ORDE BARU PENGANTAR Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Diantara negara-negara berkembang Indonesia merupakan negara dengan penduduk terbesar setelah Tiongkok dan India. Sebagai negara berkembang, jumlah penduduk yang besar memiliki potensi sekaligus masalah. Jumlah penduduk yang besar merupakan potensi bagi pembangunan dan perkembangan suatu negara karena jumlah penduduk yang besar tersebut dapat merupakan sumber daya manusia yang dapat mendorong berkembangnya sektor industri dan juga pertahanan. Akan tetapi dilihat dari sisi yang lain, jumlah penduduk yang besar juga dapat menjadi masalah, terutama jika penduduk yang besar tersebut tidak dikelola dengan baik. Kepadatan penduduk yang tinggi juga merupakan potensi bagi terjadinya ledakan-ledakan sosial sepertiketidakstabilan politik,   kerusuhan sosial, kekerasan dan lain sebagainya. Beberapa negara yang mengalami modernisasi telah b

POLITIK PANGAN ORDE BARU DAN KRITIK TERHADAP REVOLUSI HIJAU Masalah pangan merupakan masalah stretegis yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia. Semenjak Indonesia merdeka, pemerintah berupaya mengantisipasi persoalan pangan ini. Masalah pangan bukan semata-mata persoalan ekonomi akan tetapi juga menyangkut masalah politik dan nasionalisme. Pemerintah Indonesia merdeka menilai bahwa persoalan pangan harus segera diatasi karena berkaitan langsung dengan politik pemerintah yang saat itu sedang menghadapi sekutu dan NICA yang hendak mengembalikan kolonialismenya di Indonesia. Beberapa kebijakan dan rancangan strategi pangan nasional, diantaranya adalah : → Mengadakan Konferensi Ekonomi dalam rangka membahas permasalahan sandang, pangan, dan paan serta status perkebunan-perkebunan Belanda di Indonesia → Kasimo Plan, yaitu program swasembada beras berupa penanaman bibit unggul, penanaman lahan-lahan kosong di Sumatera Timur dan pelarangan pemotongan hewan ternak. Pada mas

POLITIK AKOMODASI ISLAM ORDE BARU PENGANTAR Hubungan antara Soeharto dan Islam bersifat pasang surut. Pada akhir Demokrasi Terpimpin , Soeharto yang mewakili kubu Angkatan Darat mengadakan aliansi dengan kelompok Islam. Ketika itu Islam dianggap sebagai sekutu alami Soeharto karena sama-sama memiliki kecenderungan anti kiri, yaitu anti terhadap PKI dan juga terhadap Presiden Sukarno yang dianggap banyak memberikan ruang terhadap PKI.Kelompok Islam terutama dari kalangan tradisionalis bersikap aktif dalam membantu Angkatan Darat menghabisi PKI dan para pendukungnya di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Akan tetapi, setelah kondisi politik semakin stabil dengan tergusurnya rezim Orde Lama, hubungan antara Soeharto dan kelompok Islam menjadi merenggang. Hal itu disebabkan kecurigaan Soeharto terhadap kelompok Ilsam yang memiliki agenda yang berbeda dengan pemerintah Orde Baru.   Soeharto menganggap kelompok Islam masih memiliki agenda Piagam Jakarta. Hal inilah yang menjadikan hub