PAX NEERLANDICA

PAX  NEERLANDICA

PENDAHULUAN

Abad XIX M dan awal abad XX M merupakan puncak dari imperialisme bangsa Barat. Pada saat itu hampir semua belahan dunia telah menjadi jajahan bangsa Barat, seperti Inggris yang menguasai Semenanjung Malaya, Kalimantan Utara, Burma, India, Afrika serta menjadi penguasa Mandat di wilayah Timur Tengah. Sedangkan Prancis juga memiliki sejumlah jajahan seperti Indocina dan Afrika Utara. Negara-negara kolonial tersebut mengembangkan politik yang ingin menyatukan negaranya dengan jajahan-jajahan yang mereka miliki, seperti yang terlihat dalam konsep-konsep kolonial berikut :

→ Pax Britaniccum oleh Inggris

→ Pax Neerlandica oleh Belanda

→ Pan Slavia oleh Rusia

→ Pan Amerika oleh Amerika Serikat

→ Pan Asia oleh Jepang

→ Pax Germania oleh Jerman

TUJUAN DAN LATAR BELAKANG

Pax Neerlandica  merupakan Politik Kolonial Belanda dalam rangka melakukan pembulatan jajahannya terutama di kawasan kepulauan Nusantara. Belanda ingin agar seluruh daerah di kepulauan tersebut berada di bawah kekuasaannya dan agar dapat disatukannya dengan jajahan Belanda lainnya seperti Suriname dan Cucarao di Amerika Selatan.

Gagasan Pax Neerlandica Belanda ini menandai perubahan orientasi dari politik kolonial Belanda yang semula hanya ingin membatasi peranannya sebatas menguasai jalur perdagangan rempah-rempah menjadi suatu politik ekspansif yang ingin menjalankan kolonialisme dan imperialisme.

Pax Neerlandica ini digagas juga sebagai reaksi dari kekhawatiran Belanda akan datangnya kekuatan asing lainnya di kepulauan Nusantara. Belanda khawatir negara-negara Barat lain seperti Inggris, Prancis, Amerika Serikat, Jerman dan Italia akan datang dan mencari jajahan di kepulauan Nusantara, oleh karena itu Belanda bertekad untuk segera menjalankan Politik Pasifikasi dlaam rangka menguasai semua daerah di kepulauan Nusantara tersebut.

PELAKSANAAN ;

Politik Pax Neerlandica yang dicanangkan oleh Belanda dimanifestasikan antara lain dengan cara sebagai berikut :

❶ dilakukannya Politik Pasifikasi ;

Politik Pasifikasi merupakan politik ekspansi militer yang dilakukan oleh Belanda dalam rangka menaklukkan sejumlah daerah yang masih belum berada di bawah kekuasaan Belanda. Pada abad XIX Politik Pasifikasi Belanda mengakibatkan terjadinya sejumlah peperangan berikut :

● Perang Bali yang melibatkan sejumlah kerajaan seperti Buleleng, Karangasem, Klungkung, Gianjar, Badung, Jembrana, Tabanan, Mengwi, dan Bangli. Negara-negara ini sebelumnya merupakan negara merdeka yang memiliki kekuasaan yang independen.

● Perang Aceh yang merupakan peperangan yang paling berat dan terlama yang dihadapi oleh Belanda.

● perang Banjar yang terjadi di Kalimantan Selatan dan berlangsung hampir setengah abad lamanya.

● Perang Tapanuli dengan tokoh utamanya Sisingamangaraja XII

● Perang Padri di Sumatera Barat yang dilatarbelakangi oleh adanya pertentangan internal antara golongan Padri yang ingin melaksanakan puritanisme Islam dan golongan adat.

❷ diadakannya sejumlah perjanjian, diantaranya :

♦ Kongres Wina (1815) dan Konvensi London (1814) ; kedua perjanjian tersebut berupaya mengembalikan wilayah-wilayah dari negara-negara Eropa sebelum adanya invasi Napoleon Bonaparte.

♦ Traktat  London (1824)  terkait dengan Sumatera dan Bengkulu dan Traktat Sumatera (1871) terkait dengan Aceh dan wilayah Gayo Alas

♦ perjanjian antara Inggris dan Belanda mengenai Irian Barat (1828)

♦ perjanjian antara Portugal dan Belanda mengenai perbatasan antara Timor Barat dan Timor Timur (1904)

DAMPAK

Pax Neerlandica yang dijalankan melalui politik pasifikasi telah mendorong terjadinya perubahan tata sosial masyarakat tradisional sebagaimana berikut ;

❶ Hilangnya kedaulatan kerajaan-kerajaan lokal ;

Dalam pembentukan Pax Neerlandica melalui proses pasifikasi selama abad XIX, banyak kerajaan atau negara pribumi masuk ke dalam kekuasaan pemerintah Hindia Belanda. Dasar hukum dari hubungan antara kedua pihak tersebut ditentukan melalui perjanjian sebagai berikut :

● Perjanjian Panjang (Lange Verklaring) yang ditandatangani oleh 15 kerajaan pribumi

● Perjanjian Pendek (Korte Verklaring) yang ditandatangani oleh sekitar 254 kerajaan pribumi

Berdasarkan kedua perjanjian tersebut, gubernemen Hindia Belanda mempunyai kekuasaan untuk mengarahkan dan mengawasi aktifitas kerajaan-kerajaan lokal yang termaktub dalam perjanjian tersebut. Pegawai-pegawai Belanda lebih berfungsi sebagai utusan (ambassadeur) dan penasihat (adviseur) dari raja. Perjanjian tersebut juga memungkinkan Belanda melakukan intervensi terhadap keuangan dan anggaran belanja kerajaan-kerajaan lokal pribumi agar disesuaikan dengan administrasi kolonial yang lebih luas.

Adapun hal terpenting yang diatur oleh kedua perjanjian tersebut adalah adnaya pengakuan dari kerajaan-kerajaan lokal pribumi, bahwa wilayahnya masuk atau menjadi bagian dari kekuasaan pemerintah kolonial Hindia Belanda serta tunduk kepada Gubernur Jenderal.

❷ Melemahnya kewibawaan tradisional :

Perjanjian yang mengikat kerajaan-kerajaan lokal pribumi tersebut berdampak terjadinya perubahan dalam struktur kelembagaan kerajaan-kerajaan tersebut. Banyak kelembagaan tradisional menjadi disfungsional, kontrol dan pembatasannya telah menggeser peran-peran pejabat feodal pribumi kepada pejabat kolonial. Banyak pengambilalihan keputusan dalam soal pengelolaan pemerintahan dilakukan oleh pejabat kolonial pusat.

❸ Berkembangnya infrastruktur transportasi :

Politik pasifikasi juga memiliki dampak lainnya, yaitu berkembangnya infrastruktur terutama infrastruktur transportasi. Pada masa dijalankannya politik pasifikasi, pemerintah  kolonial membangun jalan dan jalur kereta api untuk memudahkan mobilisasi dan pergerakan pasukan dalam menumpas perlawanan-perlawanan rakyat yang meluas sepanjang abad XIX M.

Pertimbangan yang dijadikan dasar dalam pembangunan infrastruktur transportasi tersebut bukannya semata-mata atas dasar kepentingan ekonomi semata-mata, akan tetapi juga menyangkut masalah pasifikasi daerah yang banyak mengalami pergolakan. Misalnya pada masa Perang Aceh, Belanda telah membuat jalan kereta api dari Kotaraja ke Oeluelue (1876) terutama untuk transportasi peralatan perang.

Demikian pula dengan pembangunan sarana transportasi di Sumatera yang dilakukan dalam rangka menaklukkan perlawanan golongan Padri dan pengikut Sisingamangaraja XII. Pada akhirnya daerah-daerah yang dilintasi oleh jalur transportasi dan jalan tersebut kemudian berkembang menjadi pusat-pusat pertumbuhan dan mendorong terjadinya modernisasi dan urbanisasi.

❹Terjadinya migrasi penduduk dan percampuran kebudayaan :

Dalam rangka menjalankan politik pasifikasi, Belanda merekrut pasukan dari berbagai kalangan suku bangsa di Nusantara seperti dari suku Dayak, Bugis, Bali dan Madura. Seringkali hal itu mengakibatkan tentara lokal yang direkrut Belanda tersebut bermukim di wilayah yang menjadi tugas mereka. Banyak pula diantara mereka yang kemudian menikah dengan penduduk setempat sehingga mengakibatkan terjadinya amalgamasi.

REFERENSI :

Dennys Lombard, Nusa Jawa Silang Budaya,Jakarta : Gramedia,2008

Marwati Djoened Poestopenoro dan Nuroho Notosusanto, Sejarah Nasional Indonesia IV, Jakarta : Balai Pustaka, 1990

Sartono Kartodirdjo, Pengantar Sejarah Indonesia Baru (1500-1900), Dari Emporium Sampai Imperium, Jakarta : Gramedia, 1987