KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN ORDE BARU

KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN ORDE BARU

PENGANTAR

Pemerintah Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto merupakan pemerintahan yang berlangsung cukup lama, sekitar 30 tahun. Sepanjang itu pemerintah Orde Baru telah mengeluarkan berbagai kebijakkan baik di bidang politik, ekonomi, maupun di bidang sosial-budaya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Orde Baru lahir dari adanya kekacauan politik dan ekonomi pada akhir masa Demokrasi Terpimpin. Pada masa itu pemerintahan Presiden Sukarno telah mengalami kegagalan, baik dalam bidang politik, yaitu mempertahankan keseimbangan politik antarkekuatan politik yang ada maupun dalam hal mengurangi tingkat kemiskinan rakyat.

Kemiskinan yang meluas pada masa Demokrasi Terpimpin telah menumbuhsuburkan paham Komunisme yang pada akhirnya melakukan percobaan pengambilalihan kekuasaan yang berakhir dengan kegagalan.Ketidakmampuan Presiden Sukarno dalam mengembalikan keseimbangan politik dan terjadinya anarki mendorong munculnya Jenderal Soeharto sebagai ‘orang kuat’ yang berhasil memaksa peralihan kekuasaan.

Sejarah mencatat bahwa Soeharto dan Orde Barunya telah berhasil dalam berbagai bidang pembangunan seperti pendidikan, kesehatan, pertanian, kependudukan, perhubungan dan transportasi, stabilitas keamanan, pertumbuhan ekonomi dan penurunan angka kemiskinan dan pengangguran. Prestasi dan keberhasilan tersebut juga diakui oleh dunia internasional. Misalnya FAO yang merupakan badan pangan dunia pernah memberikan penghargaan kepada Presiden Soeharto atas keberhasilannya dalam mencapai swasembada beras pada tahun 1980-an.

Demikian pula dengan Bank Dunia yang pernah memuji-muji Indonesia atas tercapainya pertumbuhan ekonomi yang mencapai 7,7 5 pertahun pada tahun 1980-an awal, sehingga Indonesia mendapat julukan ‘Macan Asia”.Tetapi sejarah juga mencatat Orde Baru telah melahirkan ketimpangan yang tajam antara yang kaya dan yang miskin. Dan yang lebih serius adalah mematikan demokrasi, di mana hak rakyat dikebiri dan suara mereka dipasung. (Hisyam, 2003)

KEBERHASILAN ORDE BARU

Selama tigapuluh tahun pemerintahan Orde Baru tercatat sejumlah keberhasilan penting yang diakui oleh dunia internasional, Berikut ini adalah sejumlah prestasi yang berhasil dicapai oleh pemerintah Orde Baru ;

● Peningkatan angka melek huruf dari 40 % sampai 90 % :

Hal ini disebabkan karena adanya perluasan kesempatan di bidang pendidikan dengan adanya program wajib belajar. Melalui program tersebut pemerintah mendirikan banyak sekolah di berbagai daerah di Indonesia melalui Instruksi Presiden (Inpres)

● Pengendalian inflasi :

Pada masa Orde Baru tercatat inflasi berada sekitar di bawah 10 % pertahun dengan nilai rupiah yang relatif stabil. Tingkat inflasi yang relatif stabil dan terkendali mengakibatkan rakyat dapat memperoleh barang kebutuhan pokok dengan harga yang relatif terjangkau.

● Peningkatan produksi padi melalui Revolusi Hijau ;

Revolusi Hijau telah menaikkan produksi pangan menjadi cukup signifikan. Pada tahun 1984 Indonesia mencapai swasembada pangan (baca ; beras) dan mendapatkan pebghargaan dari organisasi Pangan Dunia (FAO). Melalui Revolusi Hijau Indonesia berubah dari negara pengimpor beras terbesar menjadi negara pengekspor beras.

● Pengendalian harga sembilan bahan kebutuhan pokok (sembako) ;

pemerintah Orde Baru berhasil melakukan pengendalian harga kebutuhan pokok masyarakat. Sepanjang Orde Baru tidak terjadi fluktuasi harga kebutuhan pokok yang signifikan. Pengendalian sembako antara lain dilakukan dengan adanya lembaga pertanian seperti Badan Urusan Logistik (Bulog)

● pengembangan infrastruktur transportasi ;

pemerintah Orde Baru membangun berbagai infrastruktur transportasi, baik transportasi darat, laut dan udara. Pengembangan infrastruktur transportasi tersebut mendorong peningkatan moblitas penduduk antardaerah dan antar pulau sehingga mempercepat proses integrasi nasional dan pemerataan pembangunan.

● Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi :

Pertumbuhan ekonomipada masa Orde Baru pernah mencapai hingga 7,7 % pertahun. Pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi ini terjadi pada tahun 1970-an sebagai akibat dari adanya peristiwa Oil Boom, yaitu ketika pendapatan pemerintah di sektor migas meningkat pesat sebagai akibat dari lakunya minyak indonesia di pasar global.

● Peningkatan pendapatan perkapita sampai sekitar 1000 USD dan berkurangnya jumlah orang miskin

KEGAGALAN ORDE BARU

Walaupun pemerintah Orde Baru sempat mencapai keberhasilan terutama pada aspek ekonomi, namun pada akhirnya pemerintahan Orde Baru berkhir dengan kegagalan. Kegagalan pembangunan yang berujung pada tumbangnya pemerintahan Orde Baru antara lain di sebabkan oleh adanya kelemahan baik kelemahan yang bersifat struktural maupun kelemahan yang bersifat mental.

 Kelemahan struktural ditandai dengan rapuhnya fondasi perekonomian Indonesia yang leih memprioritaskan pembangunannya pada aspek keuangan yang bersifat semu. Adapun kelemahan mental dapat dilihat dari rendahnya moralitas dan mentalitas para pejabat dalam pemerintahan Orde Baru.

Kritik terhadap pembangunan Orde Baru antara lain disampaikan oleh Slamet Bratanata. Ia pernah menjadi Menteri Pertambangan, anggota kelompok sekutu militer. Ia menyatakan bahwa Indonesia telah terjebak dalam proses neokolonial, pembangunan hanya bermanfaat bagi tiga pihak saja, yakni investor asing, para cukong, dan para pejabat dengan mengabaikan kapital pribumi dan sebagian besar penduduk.

Hal ini merupakan tesis campuran dua macam ekonomi dengan teori ketergantungan. Pemerintah Orde Baru menjadi eksekutor tatanan kolonial baru. Masyarakat neokolonial Indonesia mengandung tujuh macam bom waktu ;

→ Demoralisasi nasional sebagai akibat bangunan trio avonturir-cukong-pejabat

→ Ruwetnya birokrasi  dan bisnis

→ Kebijakkan pemerintah tentang kredit bank

→ Perusakan hutan dan sumber daya alam lainnya

→ Pengusiran rakyat dari tanah mereka dengan “feodalisme uang”

→ Kolonialisme ekonomi

→ Berkembangnya pengangguran

Kegagalan Orde Baru yang ditandai oleh jatuhnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika pada krisis ekonomi tahun 1997-1998 dan turunnya tingkat pertumbuhan ekonomi pada tahun 1998 sampai minus 13 % menunjukkan adanya sejumlah mitos Orde Baru. Mitos-mitos tersebut antara lain :

❶ mitos pembangunan ;

Pembangunan yang berlangsung pada masa Orde Baru lebih banyak menguntungkan dan mengakomodasi kepentingan kelompok sosial atas dan pengusaha serta pejabat pemerintah. Pembangunan yang diselenggarakan lebih banyak bertujuan mengembangkan kegiatan bisnis para pejabat dan pengusaha dan seringkali justru mengorbankan kepentingan rakyat kecil.

❷ mitos keamanan ;

keamanan yang diterapkan oleh pemerintah Orde Baru seringkali tidak bersifat kelembagaan dan menyalahi perundang-undangan. Seperti misalnya penanganan tindak kejahatan melalui Petrus atau penembakan misterius. Walaupun kebijakkan ini sanggup menekan angka kejahatan, namun tidak ayal, hal ini telah menimbulkan ketakutan pada elemen masyarakat lainnya. Kaebijakkan Petrus ini juga dimanfaatkan oleh penguasa untuk meneror dan mengintimidasi lawan-lawan politiknya.

❸ mitos swasembada pangan ;

Swasembada yang pernah dicapai oleh pemerintah Orde Baru umumnya hanya terjadi pada sektor pertanian padi, itupun hanya berlangsung dalam waktu yang relatif singkat. Swasembada itu juga menimbulkan persoalan-persoalan ekologis dan lingkungan serta mengakibatkan munculnya biaya-biaya sosial yang tinggi.

❹ mitos demokrasi ;

yang ada adalah demokrasi semu yang hanya bersifat prosedural. Pada kenyataannya, lembaga-lemabga demokrasi seperti MPR dan DPR/DPRD telah lama mengalami disfungsi. Lembaga-lembaga tersebut hanya menjadi lembaga yang mendukung pemerintahan tanpa pernah berhasil menyuarakan kepentingan rakyat.

Kegagalan Orde Baru dapat dilihat sebagai berikut ;

● Pemerintahan otoriter ;

Pemerintah Orde Baru berupaya menjadikan masyarakat Indonesia tuna politik, yaitu tidak memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Kebebasan berpendapat dan berekspresi dibatasi derta dihambat. Lembaga-lembaga demokrasi yang ada seperti Dewan Perwakilan Rakyat telah mengalami disfungsi dan berubah fungsinya menjadi lembaga yang cenderung melegitimasi kepentingan penguasa. Pemerintah dengan sewenang-wenang memberangus kelompok oposisi mulai dari kalangan buruh, mahasiswa maupun dari kalangan elit pemerintah itu sendiri.

Banyak tokoh yang harus meringkuk di penjara atau mengalami kematian perdata karena melakukan kritik terhadap kebijakkan pemerintah. Lembaga seperti Komando Keamanan Dan Ketertiban (Kopkamtip) yang merupakan sebuah lembaga ekstrakonstitusional telah banyak melakukan penindakan terhadap pihak-pihak yang mengancam stabilitas politik.

● Pelanggaran Hak Asasi Manusia ;

pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia pada masa Orde Baru dapat dilihat dari banyaknya kasus sebagai berikut ;

√  Peristiwa Talangsari di Lampung

√ Peristiwa penembakkan terhadap massa muslim di Tanjung Priok

√ Kasus Penembakan Misterius (Petrus)

√ Peristiwa penembakan di Santa Cruz, Dili, Timor-Timur

√ Pelaksanaan Daerah Operasi Militer di Aceh

√ Penculikan terhadap para aktivis mahasiswa

● Pengekangan demokrasi dan gagalnya pembangunan demokrasi di Indonesia ;

Hal ini disebabkan oleh adanya 5 Paket Undang-Undang Politik yang dicanangkan tahun 1985. Peraturan tersebut telah membatasi ruang gerak rakyat dalam berdemokrasi. Pemerintah melarang pendirian partai politik sehingga partai politik yang ada tidak mampu menjadi sarana menampung aspirasi masyarakat.

● Tidak berjalannya sharing power dan monopoli kekuasaan  ;

Pemerintah Orde Baru cenderung memonopoli kekuasaan dan memarjinalisasikan pihak-pihak yang dianggap sebagai musuh pemerintah. Kabinet dan pemerintahan dan juga lembaga-lembaga negara serta BUMN didominasi oleh lingkar dalam kekuasaan baik dari kalangan militer maupun golongan karya  termasuk dari para kroni dan kerabat mereka.

● Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) ;

KKN merupakan slaah satupersoalan terbesar Orde Baru. Diperkirakan 1/5 pendapatan pemerintah habis dijarah oleh para koruptor. Korupsi tidak hanya merusak iklim sosial dan politik, tetapi juga menyumbang banyak untuk inefisiensi ekonomi. Selain korupsi juga berkembang budaya pungutan liar (Pungli). Baik korupsi maupun pungli mengakibatkan tingginya biaya ekonomi yang berdampak pada mahalnya biaya produksi barang sehingga berdampak langsung kepada penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat luas.

Pemerintah Orde Baru sebenarnya telah melakukan sejumlah upaya untuk memberantas korupsi diantaranya dengan mengadakan Operasi Tertib (Opstib) dan membentuk Tim Pemberantasan Korupsi (TPK). Akan tetapi dalam pelaksanaannya kedua hal tersebut terbukti tidak efisien dalam memberantas korupsi dan pungli. Opstib yang dimulai pada bulan Juli 1977 kemudian melemah dan akhirnya berhenti satu tahun kemudian.

Bukan saja gagal dalam mengatasi korupsi, pemerintah Orde Baru bahkan terlibat dalam korupsi itu sendiri. Sejumlah kerabat dalam kalangan penyelenggara pemerintahan banyak memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi, termasuk para aparat sipil dan militer yang mengambil keuntungan dari adanya proyek-proyek pemerintah dan investasi asing.

● Ekonomi Gelembung (Buble economic) :

Strategi pembangunan Orde Baru yang terlalu berorientasi kepada sektor perbankan dan keuangan serta cenderung mengabaikan sektor ekonomi riil telah menimbulkan adanya Ekonomi Gelembung (Buble Economy). Ekonomi Gelembung menggambarkan kondisi ekonomi yang berbeda antara yang terlihat dan apa yang sesungguhnya terjadi.

● Tidak berjalannya supremasi hukum ;

Hukum pada masa Orde Baru telah mengalami kematian. Hukum cenderung menguntungkan pihak yang memiliki uang dan kekuasaan. Berlaku adagium, hukum seperti pisau yang tajam ke atas akan tetapi tumpul ke bawah. Profesi di bidang hukum seperti hakim dan jaksa serta pengacara tidak lagi menjadi sarana untuk menegakkan keadilan, tetapi telah berubah menjadi sekedar sarana mendapatkan kekayaan.

● Kesenjangan ekonomi ; 

Kesenjangan yang ada merupakan hasil dari strategi pembangunan yang hanya menitikberakan pada pertumbuhan semata. Strategi ini mengabaikan dimensi kemanusiaan. kesenjangan ekonomi memang merupakan salah satu fenomena yang selalu ada di dlaam suatu negara yang menganut neo-liberalisme. Neo-liberalisme adalah suatu paham yang memiliki ciri sebagai berikut :

→ Hanya berorientasi pada sektor keuangan

→ Tidak menyentuh sektor riil

→ Didasarkan atas asas liberalisme yang mendorong persaingan bebas dan otonomi individu

→ memiliki ajaran Trickle Down Effect dalam ekonomi sebagai jalan pemerataan

→ berupaya memangkas semua anggaran negara untuk kesejahteraan rakyat yang dianggap tidak produktif seperti subsidi pendidikan, kesehatan dan jaminan sosial lainnya

→ Sebaliknya, memberikan dukungan kepada korporasi internasional melalui program “tax benefits” dan “tax holidays”

→ Percaya pada perlunya deregulasi ekonomi

→ Keyakinan pada privatisasi

● Ketimpangan ekonomi dan sosial :

Ketimpangan yang terjadi pada masa Orde Baru telah memicu turbulensi di bidang ekonomi, politik dan sosial di Indonesia sejak akhir 1997 hingga Mei 1998 dan yang membuat krisis dan ketidakstabilan ekonomi Indonesia sangat sulit dipulihkan hingga bertahun-tahun.Kerapuhan fondasi sosio-struktural ini adalah dasar dari kelemahan berbagai fundamental ekonomi lainnya. Lemahnya fondasi sosia-struktural ini membuat fondasi makroekonomi yang diklaim kuat nyatanya semu (pseudeo fundamentals) karena di bawahnya terdapat fondasi sosio-struktural yang lemah. Menurut Andrinof Chaniago terdapat tujuh jenis ketimpangan, yaitu :

❶  ketimpangan antarwilayah

❷  ketimpangan antarsektor ekonomi

❸  ketimpanganantar subwilayah

❹  ketimpangan antargolongan sosial-ekonomi

❺  ketimpangan desa dan kota

❻  ketimpangan’pembangunan diri” sebagian besar manusia Indonesia

❼  ketimpangan penyebaran aset di kalangan swasta (Chaniago,2012)

● Munculnya sejumlah gerakan separatisme ; 

Berkembangnya gerakan separatisme seperti Gerakan Aceh Merdeka di Aceh dan Organisasi Papua Merdeka di Papua (ketika itu bernama Irian Jaya) merupakan manifestasi dari ketidakpuasan rakyat di daerah tersebut dan adanya tuntutan akan keadilan.

Akan tetapi yang patut disayangkan adalah tuntutan tersebut tidak dijawab dengan adanya dialog dan keterbukaan. Pemerintah Orde Baru mengambil pendekatan keamanan dengan melakukan operasi militer. Hasilnya adalah terjadinya kekerasan, pembunuhan dan meluasnya spiral kekerasan yang tidak berujung. Sampai dengan tumbangnya Orde Baru gerakan pemisahan diri tersebut masih berlangsung.

● Kegagalan pembangunan sosial :

Pembangunan tatanan sosial dan perilaku sosial kurang mendapat perhatian yang serius dari pemerintah Orde Baru.Pemerintah Orde Baru berpandangan bahwa pembangunan sosial telah diwakili oleh peningkatan pendapatan, akses kepada fasilitas kesehatan, peningkatan jenjang pendidikan dan peningkatan angka harapan hidup.

Sementara, sikap dan perilaku sosial individu maupun perilaku kolektif kelompok-kelompok masyarakat dalam segala situasi dianggap bukan merupakan hal yang bersifat prioritas yang perlu dibangun. Dampak dari kelalaian pemerintah dalam membangun tatanan sosial adalah terjadinya kerusuhan ketika terjadinya perubahan politik.

Pada bulan Mei 1998 terjadi kerusuhan yang meluluhlantakkan hasil-hasil pembangunan selama duapuluh tahun terakhir. Kerusuhan tersebut juga menghancurkan modal sosial yang menjamin kolektivitas masyarakat. Pasca kerusuhan tersebut meuncul sikap saling curiga antargolongan yang ada. Kerusuhan Mei merupakan puncak akumulasi dari ketidakpercayaan antargolongan di masyarakat. Sebelumnya telah tejadi pula sejumlah kerusuhan di sejumlah tempat sebagai berikut ;

→ kerusuhan Tasikmalaya, 1996

→ Peristiwa Situbondo, 1996

→ Peristiwa kerusuhan di Tanahabang, 1997

→ Kerusuhan yang menyertai pemilu tahun 1997

→ Peristiwa heboh ‘dukun santet’ di Jawa Timur, 1998

REFERENSI :

Andrinof Chaniago, Gagalnya Pembangunan, Membaca Ulang Keuntuhan Orde Baru, Jakarta : LP3ES, 2012

H.W.Arndt, Pembangunan Dan Pemerataan, Indonesia Di Masa Orde Baru, Jakarta : LP3ES, 1983

Mansour Fakih,Bebas Dari Neoliberalisme, Yogyakarta : Insist, 2003

Muhammad Hisyam (ed), Krisis Masa Kini Dan Keberhasilan Orde Baru, Jakarta ; Yayasan Obor Indonesia, 2003

Richard Robison, Soeharto Dan Bangkitnya Kapitalisme Indonesia, Depok : Komunitas Bambu, 2012