SITUASI POLITIK DI BELANDA DAN AGRESI MILITER BELANDA II

SITUASI POLITIK DI BELANDA DAN AGRESI MILITER BELANDA II

PENGANTAR

Agresi Militer Belanda yang Kedua dimulai pada tanggal 19 Desember 1948. Agresi militer Belanda tersebut merupakan buntut dari kebuntuan diplomasi antara RI dan Belanda. Serangkaian perundingan yang diadakan antara Republik dan Belanda mengalami kegagalan, misalnya kegagalan perundingan antara Hatta dan Van Mook.

Kedua belah pihak juga saling tuduh menuduh terkait dengan pelanggaran kesepakatan Renville maupun terkait dengan pelanggaran genjatan senjata. Pada kenyataannya memang kerap kali terjadi pelanggaran genjatan senjata baik yang dilakukan oleh pihak RI maupun Belanda

Van Mook sendiri sebagai perwakilan Belanda beranggapan tidak ada gunanya berunding dengan pihak RI

Di sisi lain Komisi Tiga Negara yang dibentuk pasca Agresi Militer Belanda yang pertama semakin tidak efektif. Salah satu sebabnya adalah kedudukan KTN yang selalu berpindah-pindah antara Jakarta dan Yogyakarta sehingga tidak bisa membuat keputusan yang memadai dan memuaskan kedua belah pihak.

Selain itu muncul keraguan bahwa KTN akan mampu menyelesaikan persoalan  antara Belanda dan RI. Bahkan Belanda melakukan tindakan-tindakan yang menghambat upaya Merle Cochran dari KTN untuk mendapatkan informasi

SITUASI POLITIK DAN EKONOMI DI NEGERI BELANDA

Menjelang Agresi Militernya yang kedua situasi di Negeri Belanda ditandai oleh berkembangnya konservatifisme. Hal itu dapat dilihat dari hal-hal berikut :

→ Kabinet Belanda bergeser ke “kanan”

→ Kementerian Luar Negeri dan Peperangan dipegang oleh partai politik yang beraliran ”kanan”

→ golongan sosialis Belanda tidak lagi memegang Kementerian Luar Negeri dan Peperangan

→ pertentangan antara Stikker yang liberal dan Sassen yang konservatif

→ Menteri Sassen dari partai Katolik memiliki pandangan yang kaku dalam persoalan Indonesia

→ perbedaan pandangan kalangan Belanda antara Batavia dan Den Haag

→ Van Mook diberhentikan oleh Belanda

→Bell diangkat sebagai wakil Tinggi Mahkota Belanda di Indonesia

Di Negeri Belanda ketidakpuasan terhadap situasi di Indonesia juga meluas di kalangan rakyat dan publik Belanda. Rakyat Belanda jengkel dengan berlarut-larutnya pertikaian antara Belanda dan Indonesia karena situasi tersebut mengakibatkan stagnasi perekonomian di Negeri Belanda.

Kondisi ekonomi Negeri Belanda saat itu mengalami kekacauan sebagai dampak dari Perang Dunia Kedua dan pendudukan Jerman atas Negeri Belanda serta pendudukan Jepang atas Hindia Belanda.

Semenjak Indonesia lepas dari kekuasaan Belanda pasokan sumber-sumber ekonomi ke Nederland mengalami hambatan. Belum lagi besarnya pengeluaran Belanda untuk sektor militer di Indonesia pasca Perang Dunia.

STRATEGI BELANDA

Kekacauan politik pasca Perundingan Renville dimanfaatkan oleh Belanda untuk menjalankan rencananya memecah belah Indonesia. Hal itu dilakukan dengan cara merencanakan pembentukan sejumlah negara boneka seperti :

● Negara Pasundan

● Negara Sumatera Timur

● Negara Madura

● Negara Pasundan

● Negara Jawa Timur

Pembentukan negara-negara boneka tersebut antara lain dimotori oleh Recomba Van Der Plas. Van Der Plas adalah tangan kanan Van Mook yang memang ditugaskan untuk merealisasikan rencana Belanda untuk mensponsori pembentukan negara-negara federal, seperti yang dilakukannya dengan membuka Konferensi Bondowoso yang diadakan untuk membentuk Negara Jawa Timur.

Walaupun demikian, sejumlah pimpinan negara federal tersebut tidak serta merta menerima keputusan Belanda bulat-bulat. Banyak hal yang tidak diterima oleh para pemimpin negara federal. Misalnya Belanda bersikeras ingin membentuk pemerintahan interim tanpa melibatkan RI.

Hal itu ditentang oleh beberapa pemimpin federal. Kaum federalis menuntut dilibatkan dalam pemerintahan interim yang akan dibentuk Belanda. Ketegangan ini sampai berlarut-larut ketika terjadi pertentangan antara kaum federal dan Belanda pada perundingan di Kaliurang.

Di tingkat diplomasi internasional Belanda berupaya memengaruhi opini negara-negara di dunia terkait konfliknya dengan Indonesia. Nederland bahkan bersikeras tidak mau mengakui campurtangan Dewan Keamanan PBB dalam urusan Indonesia. Belanda menganggap konfliknya dengan Indonesia merupakan urusan internal sesuai dengan kesepakatan Renville.

Selain itu Belanda juga berupaya untuk mencari dukungan dari sejumlah negara kolonial seperti Belgia dan Prancis terkait rencana aksi militernya. Belanda berharap akan mendapatkan dukungan dari dua negara Eropa tersebut dalam Sidang Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa jikalau Belanda telah meancarkan agresi militernya ke wilayah Republik.

Tentu saja Belanda juga melakukan upaya lobby kepada Amerika Serikat. Dukungan dari Amerika Serikat dianggap sebagai faktor penting mengingat Amerikalah yang merupakan negara penentu dalam politik global pasca Perang Dunia Kedua.

Amerika juga merupakan negara yang menyokong ekonomi dan keuangan Belanda pasca perang. Melalui bantuan Marshall Plannya, Amerika Serikat menggelontorkan jutaan dolar kepada negara-negara Eropa Barat termasuk Belanda untuk pemulihan perekonomiannya.

SITUASI DI DAERAH PENDUDUKAN

Sementara itu ketegangan juga terjadi di daerah-daerah yang diduduki oleh Belanda. Di daerah-daerah yang diduduki oleh Belanda pasca Agresi Militernya yang pertama tersebut Belanda berupaya memperkuat cengkeramannya terhadap penduduk di wilayah tersebut, misalnya Belanda melakukan sejumlah tindakan seperti melakukan hukuman mati terhadap pejuang RI di wilayah pendudukan

Belanda semakin bertindak agresif dengan melakukan penyerobotan Kompleks Pegangsaan Timur 56. Belanda juga secara sepihak melakukan pendudukan atas Rumah Sakit Salemba di Jakarta.

Situasi di daerah pendudukan juga ditandai oleh terjadinya sejumlah pembelotan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh sipil dan militer Indonesia ke wilayah pendudukan Belanda. Diantaranya adalah pembelotan yang dilakukan oleh Rooseno dan Didi Kartasasmita.

Pembelotan sejumlah tokoh ke wilayah pendudukan Belanda karena pada saat itu kondisi perekonomian di wilayah Republik memang sangat tidak kondusif. Di wilayah Republik lapangan pekerjaan sangat terbatas, belum lagi adanya kelangkaan barang-barang kebutuhan pokok, sehingga kehidupan di wilayah Republik menjadi sangat memprihatinkan.

SITUASI MENJELANG AGRESI

Menjelang agresi Belanda terus melakukan propaganda untuk melemahkan kedudukan RI. Saat itu juga berkembang desas desus bahwa Belanda akan melakukan Doorstoot ke wilayah republik. Desas desus tersebut terkonfirmasi dengan diadakannya persiapan-persiapan perang yang dilakukan oleh Belanda. Belanda kemudian mendatangkan peralatan perangnya ke Indonesia.

Sementara itu media Belanda juga berkontribusi memanaskan situasi. Ketika itu pers Belanda melakukan provokasi perang dengan menyudutkan Republik.

Ketika keadaan semakin memanas, Belanda lalu melakukan tekanannya yang terakhir. Belanda kemudian menyatakan tidak mau lagi mengakui Perjanjian genjatan senjata.

Detik-detik menjelang agresinya Belanda kemudian secara intensif mulai melakukan pergerakan angkatan perangnya mendekati garis demarkasi. Belanda kemudian melakukan gerakan militer di sejumlah daerah pendudukannya seperti di Jakarta, Surabaya, Semarang dan Bandung.

Menjelang agresinya Belanda juga mempercepat pelaksanaan jam malam di Jakarta. Militer Belanda juga melakukan penangkapan-penangkapan terhadap sejumlah pembesar Republik dan melakukan penggeledahan di rumah sekretaris delegasi Indonesia

REFERENSI :

A.H.Nasution, Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid 9, Bandung : Angkasa,1993