PERANG PASIFIK DAN PENDUDUKAN JEPANG DI INDONESIA

 

PERANG PASIFIK DAN PENDUDUKAN JEPANG DI INDONESIA

Semenjak awal aba dke duapuluh Jepang menjalankan politik imperialisme di kawasan Aasia Pasifik. Politik imperialisme yang dijalankan oleh Jepang pada akhirnya mendorong terjadinya Perang Pasifik. Perang Pasifik dimulai ketika Jepang melancarkan serangan kilat (Blietzkieg)  ke pangkalan Armada Ketujuh Amerika Serikat di Pearl Harbour di Kepulauan Hawaii.

Setelah berhasil memukul tentara Amerika Serikat, Jepang kemudian melanjutkan serangannya ke koloni-koloni Barat di Asia Tenggara. Satu demi satu koloni-koloni bangsa Barat tersebut berhasil direbut oleh Jepang seperti Filiphina, Malaya, Burma, Sabah dan Sarawak, Singapura dan Hindia Belanda.

Setelah kalah dalam pertempuran Laut Jawa, Belanda kemudian harus merelakan wilayah kekuasaannya di Hindia Belanda direbut oleh Jepang.

Pendudukan Jepang di Indonesia diawali dari diadakannya Kapitulasi Kalijati pada 8 Maret 1942. Kapitulasi Kalijati yang diadakan antara Jenderal Imamura dan Laksamana Teer Porten serta Gubernur Jenderal Hindia Belanda Tjarda menandai berakhirnya kekuasaan Belanda di Indonesia.

Pada tanggal 8 Maret 1942 di tengah hari, rombongan delegasi Belanda tiba di lapangan terbang Kalijati. Rombongan tersebut terdiri dari Jenderal Teer Poorten dan Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Van Starkenborgh yang diiringi oleh sejumlah pejabat sipil dan militer lainnya.

Rombongan delegasi Belanda tersebut kemudian baru diterima oleh Jenderal Imamura pada pukul 17.00. Pihak Jepang dan Belanda kemudian melakukan perundingan di rumah bintara sekolah penerbangan. Jenderal Imamura duduk dengan diiringi oleh Jenderal Edo dan Jenderal Okazaki sedangkan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Van Starkenborgh diapit oleh Mator Jenderal Bakkers, Letnan Jenderal Ter Poorten dan Mayor Jenderal Pesman.

Perundingan antara keduanya awalnya berjalan alot. Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Tjarda bersikukuh menolak melakukan penyerahan secara total. Ia hanya mau melakukan penyerahan secara terbatas. Ia dan Ter Poorten mengaku bahwa ia tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyerahan total mengingat hal itu merupakan kewenangan pemerintah dan Ratu Belanda di London.

Tjarda Van Starkenborg hanya mau melakukan penyerahan atas Kota Bandung saja. Imamura akhirnya memutuskan tidak aka berunding lagi dengan Tjarda dan hanya mau melakukan perundingan dengan Ter Poorten selaku pimpinan tertinggi KNIL.

Setelah terus menerus ditekan oleh Imamura,akhirnya Ter Poorten bersedia melakukan penyerahan total. Pada pukul 18.20, Panglima KNIL tersebut menandatangani perjanjian penyerahan pasukan Belanda kepada Jepang. Kaputulasi Kalijati dengan demikian menjadi titik awal pendudukan Jepang atas Indonesia.

Peristiwa Kapitulasi Kalijati juga telah membuka mata bangsa Indonesia, bahwa orang Belanda yang selama ini tidak terkalahkan nyatanya dapat ditaklukkan dengan relatif mudah oleh Jepang. Dengan demikian berakhirnya supremasi kulit putih di Indonesia, demikian pula dengan berakhirnya mitos bahwa Belanda tidak mungkin terkalahkan.

Rakyat Indonesia yang sudah sedemikian membenci Belanda kemudian memandang rendah Belanda. Belanda yang sebelumnya bersumpah akan bertempur sampai titik darah penghabisan dengan Jepang tapi pada kenyataannya dengan mudah menyerah kepada Jepang.Rakyat Indonesia banyak yang menganggap Jepang sebagai tentara pembebas. Di banyak tempat tentara Jepang disambut dengan gembira.

Masa pendudukan Jepang di Indonesia merupakan suatu masa yang sangat menentukan perkembangan politik di Indonesia. Walaupun berlangsung relatif singkat, Jepang telah banyak mengubah struktur dan kultur masyarakat Indonesia. Keadaan bangsa Indonesia pasca Pendudukan Jepang sudah sama sekali berbeda dengan keadaan sebelumnya.

Jepang telah mengindoktrinasi dan melakukan kegiatan propaganda secara masif dan intensif serta memobilisir rakyat untuk kepentingannya dalam menghadapi Sekutu. Tindakan Jepang tersebut mengakibatkan meningkatnya kesadaran elit dan rakyat Indonesia serta meningkatkan nasionalisme dan patriotisme di kalangan rakyat.

Pendudukan Jepang atas Indonesia telah memberikan pengaruh yang sangat luas dan mendalam. Pengaruh tersebut memiliki dua sisi, di satu sisi pendudukan Jepang memberikan dampak yang negatif, akan tetapi di sisi lain pendudukan Jepang juga memberikan pengaruh yang positif.

Dampak negatif dari pendudukan Jepang antara lain memburuknya kondisi ekonomi dan sosial bangsa Indonesia. Jutaan rakyat Indonesia dipaksa bekerja demi kepentingan Jepang. Tenaga bangsa Indonesia dieksploitasi untuk menjadi pekerja paksa atau romusha. Jutaan yang dikirim ke Burma akan tetapi hanya segelintir yang kembali pulang dalam keadaan hidup.

Adapun pengaruh positif yang ditimbulkan oleh pendudukan Jepang adalah terbukanya peluang bagi bangsa Indonesia untuk lepas dari belenggu penjajahan. Walaupun dengan sangat terpaksa, Jepang telah membuka ruang bagi bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri.

Kekalahan demi kekahalan yang dialami oleh Jepang memaksanya memberikan konsesi yang lebih luas kepada bangsa Indonesai, seperti pemberian janji kemerdekaan dan pembentukan badan perancang kemerdekaan yang dikenal dengan sebutan BPUPKI.

 

 

 

 

 

 

 

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

SOSIOLOGI PEMBUNUHAN

SOSIOLOGI PEMBUNUHAN PENDAHULUAN Pembunuhan merupakan salah satu bentuk penyimpangan sosial yang juga merupakan masalah sosial.   Dikatakan sebagai masalah sosial karena pembunuhan dapat menimbulkan disorgasisasi dan mengancam keberlangsungan nilai-nilai dan norma sosial di dalam masyarakat. Pembunuhan merupakan permasalahan sosial yang dihadapai oleh semua masyarakat terutama sekali masyarakat modern yang sedang mengalami guncangan sosial akibat perubahan sosial. Meningkatnya angka pembunuhan diakibatkan oleh perubahan nilai dan norma yang dialami oleh masyarakat. Akibat terjadinya perubahan sosial, nilai-nilai masyarakat tradisional berbenturan dengan nilai-nilai masyarakat modern yang membutuhkan progresivitas-akibat proses pembangunan yang sedang berlangsung-menimbulkan konflik sosial yang tidak lagi dapat diselesaikan melalui institusi sosial tradisional.  Karena institusi sosial tradisional ini sudah mengalami penurunan peran dan kewibawannya. Sebalik...
Baca selengkapnya

STATUS OBJEKTIF DAN STATUS SUBJEKTIF

  STATUS OBJEKTIF DAN STATUS SUBJEKTIF STATUS ATAU KEDUDUKAN Status dan peran adalah unsur pokok dalam stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial merupakan sistem yang membagi anggota masyarakat secara berjenjang/berlapis, bertingkat/berkelas. Soerjono Soekanto membedakan antara status dan status sosial. Status diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial, sehubungan dengan orang-orang lain dalam kelompok-kelompok lainnya di dalam kelompok yang lebih besar lagi. Sedangkan status sosial diartikan sebagai tempat seseorang secara umum dalam masyarakatnya sehubungan orang lain dalam arti lingkungan pergaulannya, prestisenya dan hak-hak serta kewajiban-kewajibannya. Kedudukan sosial tidak terbatas pada pengertian kumpulan status-status seseorang dalam kelompok-kelompok yang berbeda, melainkan status-status sosial tersebut memengaruhi status-status orang tadi dalam kelompok-kelompok sosial yang berbeda. Status merujuk pada posisi yang diduduki oleh...
Baca selengkapnya

TAWURAN SEBAGAI SUATU GEJALA SOSIAL (ANALISIS SOSIOLOGIS KONFLIK SOSIAL DI PERKOTAAN)

TAWURAN SEBAGAI SUATU GEJALA SOSIAL (ANALISIS SOSIOLOGIS KONFLIK SOSIAL DI PERKOTAAN) Tawuran merupakan permasalah sosial yang khas di dlaam masyarakat perkotaan. Tawuran telah banyak menyita perhatian publik, mengingat gejala ini selalu muncul di ruang publik. Tawuran berbeda denngan konflik sosial perkotaan lainnya seperti konflik antarpendukung partai politik atau konflik berlatar belakang SARA. Tawuran dalam tulisan ini akan diulas secara singkat terutama dari sudut pandang Sosiologi, khususnya sosiologi perkotaan. PERSPEKTIF FUNGSIONALISME STRUKTURAL Perspektif fungsionalisme struktural melihat tawuran sebagai suatu gejala disfungsi dari struktur sosial dan sistem sosial. Ada unsur dalam struktur sosial yang tidak berfungsi dengan sempurna, misalnya lembaga pengendali sosial seperti aparat keamanan dan lembaga lainnya.Selain meihat tawuran sebagai suatu disfungsi, teori struktural fungsional juga melihat fenomena tersebut dari sisi lain sebagai suatu yang juga bers...
Baca selengkapnya