MODERNISASI DAN MARJINALISASI SEKTOR EKONOMI INFORMAL

 

MODERNISASI DAN MARJINALISASI SEKTOR EKONOMI INFORMAL

 

PENGANTAR

Modernisasi berasal dari dua suku kata, modo dan ernus. Modo  berarti cara, sedangkan Ernus berarti masa kini. Adapun modernisasi secara istilah memiliki beberapa definisi. Sejumlah definisi yang dirumuskan oleh para ahli ilmu sosial mengenai modernisasi antara lain sebagai berikut :

•      modernisasi berarti proses menuju masa kini atau proses menuju masyarakat yang modern

•      Perubahan struktur masyarakat dari agraris menjadi industri

•      Perubahan tatanan sosial dari tradisional menjadi modern

•      Penerapan ilmu pengetahuan dalam berbagai aspek kehidupan

•      Proses transformasi ke arah yang lebih majudalam berbagai aspek kehidupan

Menurut Scrool, modernisasi masyarakat secara umum dapat dirumuskan sebagai penerapan ilmu pengetahuan ilmiah yang ada kepada semua aktivitas, semua bidang kehidupan atau kepada semua aspek-aspek masyarakat.

Definisi ini bertolak dari gagasan bahwa tambahnya ilmu pengetahuan ilmiah itu merupakan faktor terpenting dalam proses modernisasi. Maka, dalam hal ini masyarakat itu lebih atau kurang modern, apabila lebih atau kurang menerapkan pengetahuan dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Ini tidak hanya mencakup pengetahuan teknik dan ekonomi, akan tetapi mengenai pengetahuan di segala bidang kehidupan atau mengenai semua aktivitas masyarakat. Tidak semua perubahan itu berhubungan dengan modernisasi, karena banyak perubahan itu tidak ada sangkut pautnya dengan penerapan tambahan pengetahuan, seperti misalnya perubahan-perubahan di bidang mode.

Modernisasi terkait dengan istilah modern. Modern itu merupakan suatu pengertian yang relatif sifatnya. Karena ilmu pengetahuan itu berkembang terus, maka juga selalu terjadi proses modernisasi. Jadi proses tersebut juga terdapat pada negara-negara maju.

Akan tetapi proses modernisasi di negara-negara berkembang merupakan proses yang tersendiri sifatnya karena di sini terkait dengan usaha untuk mengejar suatu ketertinggalan yang jauh, suatu perubahan radikal dari keadaan yang ada serta penyesuaian diri dengan perubahan sebagai suatu gejala yang permanen.

Modernisasi itu sendiri mencakup semua aspek kehidupan manusia, yang meliputi aspek :

•      di bidang perdagangan, bisnis dan perekonomian : e-banking,e-commerce, e-cash, e-money

•      di bidang  politik dan pemerintahan : e-government, e-budgeter, e-election

•      di bidang profesi dan birokrasi : e-office,e-fax, e-mail

•      di bidang pendidikan : e-learning, e-book

•      di bidang hiburan ; e-sport

•      di bidang transportasi dan akomodasi : e-toll,e-ticket,e-transportation

•      di bidang sosial : e-gift, e-card

Modernisasi diartikan sebagai suatu proses, di mana sebuah masyarakat nasional atau elit nasional menyadari ketertingalannya dari masyarakat lain dan kemudian mengadakan usaha yang berhasil untuk mengurangi jarak ketertinggalannya serta memaksimalkan kedudukannya di dalam sistem stratifikasi sosial global.

Modernisasi memiliki sejumlah karateristik atau definisi. Di antara definisi modernisasi menurut Sztompka, bahwa modernisasi memiliki ciri :

-Individualisme

-Diferensiasi dan spesialisasi

-Rasionalitas

-Dominasi aktivitas ekonomi

Sedangkan Lauer dalam bukunya Perspektif perubahan sosial menyebutkan sejumlah ciri atau karateristik lain dari modernisasi, yaitu  :

-Tingkat pertumbuhan ekonomi yang terus berlanjut

-Meningkatnya produksi dan konsumsi secara tetap

-Kadar partisipasi rakyat dalam pemerintahan yang memadai

-Difusi norma-norma sekuler dalam kebudayaan

-Peningkatan mobilitas dalam masyarakat

-Transformasi kepribadian individu sehingga dapat berfungsi sesuai dengan tuntutan kemoderenan

 

MODERNISASI DAN SEKTOR EKONOMI INFORMAL

Sektor ekonomi informal memiliki banyak istilah. Istilah-istilah yang dilekatkan pada sektor ini sekaligus memberikan label,/stigma atau stereotip yang cenderung negatif. Sektor ekonomi informal sering kali diistilahkan dengan sebutan ekonomi bayangan (shadow economy), black economy, undeground economy dan lain sebagainya.

Pada umumnya kehadiran sektor ekonomi informal hampir selalu melanggar norma baku atau aturan, berada di luar zona, menyebabkan kemacetan, pencemaran, sampah, mengganggu kesehatan dan sanitasi serta dianggap bertentangan dengan ketertiban umum.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sektor ekonomi informal merupakan salah satu permasalahan khas perkotaan yang segera menntut penyelesiaannya.

Memang tidak mudah melakuan penataan sektor ekonomi informal tersebut. Segala cara yang dilakukan oleh pemerintah kota selalu saja mengundang kontroversial. Ketika pemerintah kota mengambil langkah represif berupa tindakan tegas selaku muncul reaksi keras penolakan dari para pelaku usaha sektor informal yang ujung-ujungnya memberikan citra buruk kepada pemerintah kota.

Akan tetapi membiarkan keberadaan sektor ekonomi informal justru makin menjadikan persoalan tersebut berlarut-larut dan semakin membesar. Sebagai contoh, ketika pemerintah kota membiarkan keberadana usaha informal di suatu tempat, maka dalam waktu singkat akan bermunculan banyak sekali orang yang melakukan kegiatan usaha informal tersebut.

Kesulitan pemerintah kota dalam mengatasi persoalan sektor ekonomi informal disebabkan selain karena menahunnya persoalan tersebut juga disebabkan karena kompleksitas persoalan yang ada.

Kesulitan yang dihadapi oleh pemerintah, khususnya pemerintah kota dalam menata dan menangani sektor perekonomian informal seperti pedagang kaki lima antara lain disebabkan oleh sejumlah faktor berikut :

❶ kurangnya pengetahuan deskriptif maupun analisis mengenai jenis, luas, dan unit kegiatan ekonomi informal

❷ pemerintah kota acapkali tidak mempunyai kekuasaan dan otoritas untuk mencapai daerah pedesaan, pinggiran kota, dan pemukiman kumuh yang kebanyakan dihuni oleh pelaku sektor ekonomi informal

❸ kurangnya tenaga yang mampu mengetahui dengan baik seluk beluk sektor informal

❹ penerapan peraturan dan prosedur yang kaku serta tidak luwes dalam menangani sektor informal

❺ tidak adanya sumber dana yang mencukupi permintaan sektor tradisional yang luas

Keberadaan sektor informal bukan semata-mata karena persoalan struktural seperti keterbatasan lapangan pekerjaan di sektor formal, tetapi terkait dengan persoalan budaya dan aspek lainnya.

Persoalan sektor informal berkaitan erat dengan tidak meratanya pembangunan di Indonesia. Terdapat kesenjangan dan ketimpangan yang tinggi antara kawasan pekotaan dan perdesaan. Kemakmuran yang dijanjikan oleh kota dan keterbelakangan perekonomian di desa menjadikan urbanisasi tidak terhindarkan.

Urbanisasi dengan demikian makin memperlebar ketimpangan antara kota dan desa. Para urban umumnya adalah prang dengan usia produktif. Mereka pergi meninggalkan desa mereka.

Hal ini berakibat ganda. Di satu sisi lahan pertanian di desa menjadi terbengkalai karena tidak terurus, di sisi lain keberadaan mereka di kota hanya menambah angka kemiskinan di kota. Kebanyakan para urban adalah penduduk desa yang tidak atau minim pendidikan dan keterampilan.

Dengan bekal seadanya mereka tidak tertampung di sektor ekonomi yang resmi atau formal. Untuk menyambung hidup mereka terpaksa masuk ke sektor ekonomi informal dengan berjualan seadanya atau terlibat dalam kegiatan ekonomi informal lainnya.

Diantara contoh dari perekonomian informal perkotaan antara lain :

-tukang becak

-pengangkut sampah informal

-pedagang kaki lima

-penjual rokok

-gerobak jalan

-pedagang pikulan

 

DUALISME EKONOMI PERKOTAAN

Keberadaan sektor ekonomi informal yang sudah berlangsung sedemikian lama, lama kelamaan berkembang menjadi bagian dari sektor perekonomian kota pada umumnya. Akan tetapi keberadaan sektor ekonomi informal tetap tidak menyatu dengan sektor ekonomi perkotaan lain yang bersifat formal atau resmi. Kedua sektor ekonomi tersebut, formal dan informal hidup berdampingan akan tetapi tidak bersifat komplementer satu sama lain.

Gejala ini disebut sebagai dualisme ekonomi. Dualisme perekonomian kota ditandai dengan pesatnya perkembangan sektor ekonomi formal , dan sebaliknya, suramnya masa depan sektor informal.

Sektor ekonomi formal dianggap fungsional bagi struktur ekonomi kota serta mendapatkan stigma positif sebagai penggerak perekonomian kota sedangkan sektor ekonomi informal dianggap sebagai “anak haram pembangunan”.

Para pelaku sektor ekonomi informal sepereti pedagang kaki lima selalu menjadi bulan-bulanan razia atau operasi tertib yang kerap dilakukan oleh aparat penegak hukum perkotaan.

Perbedaan sektor formal dan informal di perkotaan dapat dilihat sebagai berikut :

Aspek	Sektor Informal	Sektor Formal
skala usaha	kecil dan tidak berbadan hukum	menengah hingga besar dan berbadah hukum
kelayakan usaha	tidak ada / seadanya	ada dan diprioritaskan
pembukuan usaha	tidak ada/sederhana	ada sesuai standar
perencanaan usaha	ada sambil jalan	ada dan terus menerus
permodalan	milik sendiri	milik sendiri atau patungan dengan lembaga keuangan resmi
perputaran modal	lambat	cepat
pengakuan negara	tidak ada/kecil	diakui
perlindungan hukum	tidak ada/kecil	diakui
bantuan negara	tidak ada/tidak jelas	rutin
izin usaha	tidak resmi	resmi
pemberi izin	RT/RW/tetangga usaha	Negara
unit usaha	mudah berganti	relatif tetap
kegiatan usaha	kurang terorganisir	sangat terorganisir
organisasi	kekeluargaan	birokrasi
teknologi yang digunakan	sederhana dan padat karya	modern dan padat modal
pendidikan formal	tidak begitu diperlukan	sangat dieprlukan
keterampilan	lebih banyak bukan dair pendidikan formal	dididik oleh lembaga formal
jam kerja	tidak menentu	permanen
ketersediaan barang	sedikit hingga sedang	sedang hingga besar
kualitas barang	rendah hingga menengah	standar
omzet	tidak tentu dan sulit diprediksi	tidak tentu akan tetapi dapat diprediksi
sasaran	kelas bawah, emnengah, hingga atas	kelas bawah, menengah, hingga atas
jumlah karyawan	tidak menentu biasanya 1 sampai 5 orang	biasanya lebih dari 5 orang
hubungan kerja	kekeluargaan dan saling percaya	bebas memilih karyawan sesuai dengan kebutuhan
hubungan majikan dan karyawan	keluarga, teman, tetangga	bebas memilih karyawan sesuai dengan kebutuhan
tempat usaha	mudah berpindah-pindah, terbatas	permanen
kontribusi terhadap negara	relatif kecil	relatif besar
karateristik usaha	mudah dimasuki	sulit dimasuki

Diolah dari Suyanto, 2013

 

KARATERISTIK SEKTOR EKONOMI INFORMAL

Sektor ekonomi informal memiliki sejumlah karateristik sebagai berikut ;

-pendapatan dalam sistem ekonomi informal tidak didistribusikan secara merata

-jenis barang jasa yang dihasilkan merupakan jenis yang diperlukan oleh kaum miskin

-kondisi fisik pekerja sektor informal tidak sesuai dengan standar minimum pekerja

-mudah memasukinya

-berskala kecil

-beroperasi dengan tenaga kerja yang intensif

-berlangsung pada pasar produk dan tenaga kerja yang sangat kompetitif

-perusahaan dimiliki oleh keluarga

-menggunakan teknologi yang sederhana

-bersifat marginal atau kecil-kecilan

-tidak tersentuh peraturan

-bersifat harian

-kegiatan tidak teratur

-tempat usaha tidak tetap

-berlaku di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah

-tidak membutuhkan keahlian dan keterampilan khusus

-tidak mengenal sistem perbankan

-tidak mengenal sistem pembukuan

-tidak mengenal sistem pengkreditan

 

FUNGSI EKONOMI INFORMAL

Tidak selamanya sektor ekonomi informal terlihat buruk. Menurut kalangan fungsionalis, sektor ekonomi informal dapat juga memberikan sejumlah keuntungan terhadap kota dan warganya. Beberapa fungsi dari sektor ekonomi informal antara lain sebagai berikut :

-mendatangkan pendapatan dan kesempatan kerja kepada banyak kaum miskin

-merupakan katup penyelamat bagi masyarakat golongan bawah

-mendorong kelancaran arus distribusi barang

-menjadi ujung tombak pemasaran yang potensial

-memudahkan masyarakat mendapatkan barang-barang atau produk konsumsi yang murah

-sebagai penyangga kelebihan tenaga kerja yang tidak terserap di sektor formal

-menggairahkan dan meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat perkotaan

 

 

REFERENSI :

 

Bagong Suyanto, Anatomi Kemiskinan, Malang : Intrans Publishing, 2013

 

Damsar, Pengantar Sosiologi Perkotaan, Jakarta ; Kencana, 2017

 

Herlianto, Urbanisasi dan Pembangunan Kota, Bandung ; Alumni, 1986