INTEGRASI NASIONAL

 

INTEGRASI NASIONAL

 

DEFINISI INTEGRASI NASIONAL

Integrasi nasional adalah penyatuan atau pembauran unsur-unsur yang berbeda berdasarkan kepada latar belakang wilayah, suku, agama, golongan, ras, bahasa dan lainnya ke dalam kesatuan wilayah secara selaras, serasi dan berkesinambungan untuk mewujudkan cita-cita nasional

Indonesia memerlukan upaya yang tidak hanya strategis namun juga taktis untuk mempertahankannya. Sebagai suatu entitas negara-bangsa (nation-state) yang majemuk, Indonesia terdiri dari bermacam etnis, agama, bahasa, ras, serta adat- istiadat. Dalam perkembangannya, bermacam etnis dengan seluruh atribut sosialnya, saling berhubungan  satu sama lain melalui jaringan pelayaran, perdagangan, perkebunan, pembangunan fasilitas transportasi serta komunikasi, dan pembukaan lembaga- lembaga modern semacam sekolah, birokrasi, serta pers.

Interaksi antar etnis dengan atribut sosialnya dalam suatu ruang modernitas itu sudah melahirkan pergantian solidaritas antar etnis dari yang bertabiat mekanis menjadi solidaritas organis. Orang serta ataupun kelompok sosial membangun solidaritas serta integrasi sebab terdapatnya persamaan kepentingan, profesi, serta status sosial.

Solidaritas serta integrasi sosial antar etnis ini, selanjutnya melahirkan kesadaran kebangsaan serta integrasi nasional. Pentingnya integrasi nasional, terutama disebabkan oleh data geografis bahwa Indonesia adalah negara kepulauan yang jumlahnya terbanyak di dunia, dengan luas 1.904.569 km persegi. Jumlah pulaunya sekitar 17.000 pulau. tujuh ribu pulau (41,17%) di antaranya yang berpenghuni. Pulau-pulau ini membentang kurang lebih 1.760 km dari arah utara ke selatan serta 5.120 km dari barat ke timur. Kawasan yang demikian luas ini ditempati oleh beragam kelompok etnik yang telah berabad-abad sudah saling berhubungan komunikasi sehingga mendorong terbentuknya integrasi nasional.

Terdapat lima definisi tentang integrasi sebagai berikut :

1. Ia mengacu pada proses penyatuan bermacam kelompok budaya serta sosial dalam satu daerah serta proses penguatan jati diri nasional, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dengan cara meminimalkan etnosentrisme yang sempit.

2. Integrasi mengacu kepada permasalahan penetapan wewenang kekuasaan (authority) pusat di atas wilayah atau daerah di bawahnya yang beranggotakan kelompok-kelompok sosial budaya masyarakat tertentu.

3. Integrasi mengacu pada permasalahan menghubungkan antara pemerintah dengan yang diperintah.

4. Integrasi mengacu pada terdapatnya konsensus terhadap nilai yang minimum yang dibutuhkan dalam memelihara tertib sosial.

5. Integrasi mengacu pada penciptaan pembiasaan berperilaku yang terintegrasi serta yang diterima untuk menggapai cita-cita bersama.

 

FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT INTEGRASI NASIONAL

A.FAKTOR PENDORONG BAGI TERWUJUDNYA INTEGRASI NASIONAL

1.adanya kesamaan sejarah pergerakan bangsa Indonesia

2.cinta kepada nusa dan bangsa

3.semangat rela untuk berkorban

4.konsensus nasional.

B.FAKTOR PENGHAMBAT INTEGRASI NASIONAL

1.wilayah yang sangat luas

2.heterogenitas suku bangsa

3.etnosentrisme yang berlebihan

4.ketimpangan dan kemiskinan

5.intervensi dari asing.

 

PROSES PEMBENTUKAN INTEGRASI NASIONAL

A.REPRESENTASI IDENTITAS

Representasi juga disebut keterwakilan yang setara dengan refleksi atau cerminan dari suatu hal. Representasi identitas berarti keterwakilan dari suatu hal berupa wilayah, daerah, kota, negara, etnis, suku, bangsa, agama, ras, golongan, gender, umur, seni, ekonomi, film, lagu, pertunjukan, bahasa, pakaian, dan kuliner.

Basis kedaerahan di Indonesia sebagai representasi identitas dapat kita simak di sejumlah wilayah. Budaya Minang dapat kita lihat representasinya antara lain dari Rumah Gadang. Identitas Budaya Aceh dapat kita lihat dari tarian saman dan seudati.  Kebudayaan Betawi, identitasnya juga direpresentasikan dalam sejumlah kuliner seperti kerak telor dan selendang mayang. Lagu-lagu masyarakat Ambon di Provinsi Maluku juga merepresentasikan identitas kulturalnya.

Sementara basis religi atau agama dan relasinya dengan gender juga kalian dapat membaca representasi identitasnya pada sejumlah tulisan berikut ini:

1) Representasi Identitas Muslimah dalam Iklan Televisi Produk Shampoo Merek Sunsilk, Wardah dan Emeron

2) novel yang ditulis oleh Asma Nadia berjudul Jilbab Traveler direpresentasikan sebagai identitas Muslimah modern

3) identitas seorang ustadz telah direpresentasikan coraknya dalam Proses Transmisi Pendidikan Karakter di Pesantren

4) representasi identitas Muslim urban di Kota Semarang dalam Tradisi Dugderan

5) identitas budaya dan representasi Islam juga terekam dalam novel berjudul The Translator yang ditulis oleh Leila Aboulela

Identitas kelompok disimbolkan dengan tempat ibadah bagi umat beragama. Simbol tersebut antara lain berupa gambar rumah ibadah masjid, gereja, dan pura. Kerukunan hidup antar umat beragama dengan tindakan saling menghargai dan menghormati intern dan antar umat beragama di Indonesia terus ditingkatkan. Perbedaan keyakinan tidak selalu harus menyebabkan terjadinya permusuhan antar umat ber-agama.

 

B.REKONSTRUKSI SOSIAL BUDAYA POSKOLONIAL

Sebutan “poskolonial” adalah turunan dari “kolonial.” Sebutan “colonia” dalam bahasa Romawi berarti “tanah pertanian” ataupun “permukiman.” Sebutan ini merujuk pada orang-orang Romawi saat itu yang tinggal di negeri lain, namun masih berwarga negara Romawi. Relasi antara pendatang di lokasi baru dengan penduduk lokal dalam perkembangannya menimbulkan permasalahan relasi yang kompleks.

Studi poskolonial merupakan studi yang relatif masih baru dalam perkembangan ilmu sosial di dunia. Studi pos colonial menawarkan sebuah persektif baru dalam menganalisis dominasi negara-negara barat atas negara-negara timur. Negara barat selama ini digambarkan sebagai negara yang superior, bangsa penjajah, orang dalam, sebagai subjek dan memiliki posisi unggul sedangkan negara-negara timur diposisikan inferior, bangsa terjajah, orang luar, sebagai objek dan memiliki posisi yang rendah.

Perspektif poskolonial, yang dimaksud di sini adalah paham nasional yang disusun oleh para pelakunya, dengan maksud untuk menyatukan pemahaman bersama tentang berartinya berbagi rasa loyal kepada beragam kelompok yang berbeda secara etnik, bahasa, agama, suku, warna kulit, serta lain-lain kepada sesuatu bangsa yang lebih besar

Poskolonial dengan demikian adalah suatu gerakan untuk memberikan alternatif pada definisi dan kebenaran yang selama ini berorientasi kepada Barat (kolonialis). Gerakan poskolonial menawarkan pengertian dan definisi lokal (dari negara-negara yang semula jajahan). Karya sastra, film, lukisan dan sebagainya banyak dipelajari dan dipahami oleh warga dunia, termasuk Indonesia, dengan definisi Barat. Beberapa tokoh yang memiliki perspektif poskolonial diantaranya adalah Edward Said, Gayatri Spivak, Frantz Fanon dan Homi Bhaba.

Tonggak kelahiran teori poskolonial ditandai dengan terbitnya buku Edward W. Said (1978), Orientalism. Tesis utama buku karya Said tersebut menggunakan pendekatan hubungan antara kekuasaan dan pengetahuan. Sebagaimana diantarkan oleh Michael Foucault dalam bukunya, The Archeology of Knowledge (1972) dan Discipline and Punish: The Birth of the Prison (1977), kaum orientalis berpendapat bahwa masalah studi ilmiah Barat mengenai Timur tidaklah semata-mata didorong oleh kepentingan pengetahuan, tetapi juga kepentingan kolonialisme.

Pengetahuan bagi kaum Orientalis adalah untuk mempertahankan kekuasaanya, yakni pengetahuan yang dipenuhi dengan visi dan misi politis ideologis. Studi tersebut juga semata-mata merupakan bentuk lain atau kelanjutan dari kolonialisme. Bangsa timur dikontruksikan sebagai bangsa yang identik dengan irasionalitas, berakhlak bejat, kekanak-kanakan, dan “berbeda” dengan Barat yang rasional, bijaksana, dewasa, dan “normal”.

Nyoman Kutha Ratna dalam bukunya, Postkolonialisme Indonesia Relevansi Sastra (2008:81—82) mengemukakan lima pokok pengertian postkolonial, yaitu

1.menaruh perhatian untuk menganalisis era kolonial,

2. memiliki kaitan erat dengan nasionalisme,

3.memperjuangkan narasi kecil, menggalang kekuatan dari bawah, sekaligus belajar dari masa lampau untuk menuju masa depan,

4.membangkitkan kesadaran bahwa penjajahan bukan semata-mata dalam bentuk fisik, melainkan juga psikis, dan

5.bukan semata-mata teori, melainkan kesadaran bahwa banyak pekerjaan besar yang harus dilakukan, seperti memerangi imperalisme, orientalisme, rasialisme, dan berbagai bentuk hegemoni lainnya.

Poskoloialisme juga  memberikan perspektif untuk karya sastra, film, dan sebagainya yang dikenal sebagai  perspektif non Barat. Kajian tentang rekonstruksi sosial budaya poskolonial ini membantu dalam mempelajari berbagai masalah dalam kehidupan berbangsa dari sudut pandang lokal.  Wacana poskolonial diperkenalkan dan dipopulerkan di antaranya yang populer berupa  :


1.     novel, puisi, dan cerpen ;

Karya sastra di Indonesia berupa novel, puisi, dan cerpen yang  bercorak poskolonial ;

- Postmodernisme dan Poskolonialisme dalam Karya Sastra

- Tetralogi Bumi Manusia karya Pramudya Ananta Toer

- Ideologi Narator dalam Novel “Malaikat Lereng Tidar” Karangan Remy Sylado;

- Pribumi Vs Asing: Kajian Poskolonial Terhadap “Putri Cina” Karya Sindhunata;

- Nasionalisme dalam Cerpen “Mardijker” Karya Damhuri Muhammad;

- Resistensi dalam Novel “Hulubalang Raja” Karya Nur Sutan Iskandar;

- Diskriminasi Bangsa Belanda dalam Novel “Salah Asuhan” Karya Abdoel Moeis;

- Kaum Subaltern dalam Novel-Novel Karya Soeratman Sastradihardja;

- Representasi Praktek Perbudakan dan Penindasan dalam Puisi ‘Negro’ Karya Langston Hughes; dan

- Mimikri dan Hibriditas Novel “Para Priyayi.”

 

2.     seni pertunjukan dalam film dan teater :

Adapun karya sastra di Indonesia berupa pertunjukan film atau teater dua judul diantaranya adalah  ;

- Berpentas Melintas Batas: Memandang Praktik Pementasan Transnasional dari Lensa Teater Postkolonial; dan

- Melihat Islam vs Barat dalam Film “Indonesia.”

 

3.     karya tulis ilmiah :

Sementara tiga karya tulis ilmiah tentang rekonstruksi sosial budaya poskolonial adalah  ;

- Mempersoalkan Ilmu Sosial Indonesia yang American-minded

- Negara Hukum Indonesia: Dekolonisasi dan Rekonstruksi Tradisi

- Poskolonialisme dan Spiritualisme Timur

 

 

 

 

REFERENSI :

 

Clifford Geertz, Politik Kebudayaan, Jakarta : Kanisius, 1992

 

Clifford Geertz, Penjaja dan Raja, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1992

 

John Clammer, Neo Marxisme Antropologi, Yogyakarta : Sadasiva, 1985

 

Koentjaraningrat, Sejarah Teori Antropologi 1, Jakarta : UI-Press, 2014

 

Koentjaraningrat, Sejarah Teori Antropologi 1, Jakarta : UI-Press, 2007

 

Louis Firth, Ciri-ciri dan Alam Hidup Manusia, Suatu Pengantar Antropologi Budaya, Bandung ; Sumur Bandung, 1961

 

William A.Haviland, Antropologi 1, Jakarta ; Erlangga, 1985

 

Firth, Ciri-Ciri Alam Hidup Alam Manusia, Suatu Pengantar Antropologi

 

Budaya, Bandung ; Sumur Bandung, 1961

 

John Clammer, Neo Marxisme Antropologi, Yogyakarta ; Sadasiva, 2003

 

Jonathan Turner, Fungsionalisme, Yogyakarta ; Pustaka

 

Koentjaraningrat, Pengantar Antropologi, Jakarta ; Aksara, 1062

 

Parsudi Suparlan, Dari Masyarakat Majemuk Menuju Masyarakat Multikultural, Jakarta ; YPKIK, 2008

 

Ralp Linton, Antropologi, Suatu Penyelidikan Tentang Manusia, Bandung : Jemmars1984

 

KM Antropologi_BS_KLS_XII [www.defantri.com].pdf

 

 

https://badanbahasa.kemdikbud.go.id/artikel-detail/790/kritik-postkolonial:-jaringan-sastra-atas-rekam-jejak-kolonialisme

 

 

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

SOSIOLOGI PEMBUNUHAN

SOSIOLOGI PEMBUNUHAN PENDAHULUAN Pembunuhan merupakan salah satu bentuk penyimpangan sosial yang juga merupakan masalah sosial.   Dikatakan sebagai masalah sosial karena pembunuhan dapat menimbulkan disorgasisasi dan mengancam keberlangsungan nilai-nilai dan norma sosial di dalam masyarakat. Pembunuhan merupakan permasalahan sosial yang dihadapai oleh semua masyarakat terutama sekali masyarakat modern yang sedang mengalami guncangan sosial akibat perubahan sosial. Meningkatnya angka pembunuhan diakibatkan oleh perubahan nilai dan norma yang dialami oleh masyarakat. Akibat terjadinya perubahan sosial, nilai-nilai masyarakat tradisional berbenturan dengan nilai-nilai masyarakat modern yang membutuhkan progresivitas-akibat proses pembangunan yang sedang berlangsung-menimbulkan konflik sosial yang tidak lagi dapat diselesaikan melalui institusi sosial tradisional.  Karena institusi sosial tradisional ini sudah mengalami penurunan peran dan kewibawannya. Sebalik...
Baca selengkapnya

STATUS OBJEKTIF DAN STATUS SUBJEKTIF

  STATUS OBJEKTIF DAN STATUS SUBJEKTIF STATUS ATAU KEDUDUKAN Status dan peran adalah unsur pokok dalam stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial merupakan sistem yang membagi anggota masyarakat secara berjenjang/berlapis, bertingkat/berkelas. Soerjono Soekanto membedakan antara status dan status sosial. Status diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial, sehubungan dengan orang-orang lain dalam kelompok-kelompok lainnya di dalam kelompok yang lebih besar lagi. Sedangkan status sosial diartikan sebagai tempat seseorang secara umum dalam masyarakatnya sehubungan orang lain dalam arti lingkungan pergaulannya, prestisenya dan hak-hak serta kewajiban-kewajibannya. Kedudukan sosial tidak terbatas pada pengertian kumpulan status-status seseorang dalam kelompok-kelompok yang berbeda, melainkan status-status sosial tersebut memengaruhi status-status orang tadi dalam kelompok-kelompok sosial yang berbeda. Status merujuk pada posisi yang diduduki oleh...
Baca selengkapnya

TAWURAN SEBAGAI SUATU GEJALA SOSIAL (ANALISIS SOSIOLOGIS KONFLIK SOSIAL DI PERKOTAAN)

TAWURAN SEBAGAI SUATU GEJALA SOSIAL (ANALISIS SOSIOLOGIS KONFLIK SOSIAL DI PERKOTAAN) Tawuran merupakan permasalah sosial yang khas di dlaam masyarakat perkotaan. Tawuran telah banyak menyita perhatian publik, mengingat gejala ini selalu muncul di ruang publik. Tawuran berbeda denngan konflik sosial perkotaan lainnya seperti konflik antarpendukung partai politik atau konflik berlatar belakang SARA. Tawuran dalam tulisan ini akan diulas secara singkat terutama dari sudut pandang Sosiologi, khususnya sosiologi perkotaan. PERSPEKTIF FUNGSIONALISME STRUKTURAL Perspektif fungsionalisme struktural melihat tawuran sebagai suatu gejala disfungsi dari struktur sosial dan sistem sosial. Ada unsur dalam struktur sosial yang tidak berfungsi dengan sempurna, misalnya lembaga pengendali sosial seperti aparat keamanan dan lembaga lainnya.Selain meihat tawuran sebagai suatu disfungsi, teori struktural fungsional juga melihat fenomena tersebut dari sisi lain sebagai suatu yang juga bers...
Baca selengkapnya